PEMERINTAHAN

Menpan RB Resmikan MPP Pertama di Banten

MONITOR, Pandeglang – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo, meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Pandeglang, Banten, Senin (31/8/2020).

MPP Pandeglang tersebut merupakan MPP pertama yang ada di Banten.

“Saya kira dengan adanya MPP akan memberikan kenyamanan masyarakat dalam mengurus perizinan,” ungkap Menpan RB, Tjahjo Kumolo, saat meresmikan MPP Kabupaten Pandeglang tersebut.

Tjahjo mengatakan, peresmian MPP Pandeglang yang merupakan MPP pertama di Provinsi Banten itu diharapkan dapat merangsang daerah lainnya.

“Reformasi birokrasi sangat penting. Arahan Bapak Presiden pemerintah harus secepatnya berikan pelayanan masyarakat dan mempercepat perizinan berbagai aspek,” katanya.

Tjahjo juga menyampaikan bahwa di Indonesia sudah ada 27 MPP yang diresmikan, salah satunya yang berada di Kabupaten Pandeglang tersebut

“Dengan pelayanan perizinan, pertumbuhan ekonomi akan meningkat dan dampaknya Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan meningkat,” ujarnya.

Sementara itu Bupati Pandeglang, Irna Narulita, mengungkapkan bahwa di MPP Kabupaten Pandeglang ada 23 counter dan 223 layanan seperti KTP elektronik, Kartu Keluarga, E-tilang, rekomendasi teknis perizinan, perizinan, pendaftaran wajib pajak, pelayanan SKCK, SKTM, pengajuan pensiun, kartu pencari kerja, pendaftaran BPJS, info haji, layanan BPJS ketenagakerjaan, layanan bank, paspor, pembayaran pdam, PLN dan lain-lain.

“MPP Pandeglang diharapkan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, serta memperpendek proses birokrasi guna mewujudkan pelayanan publik yang cepat, mudah, murah, transparan dengan melibatkan instansi vertikal,” ungkapnya.

Menurut Irna, di MPP Pandeglang juga ada beberapa anjungan diantaranya anjungan mandiri kependudukan, anjungan layanan mandiri, air siap minum, serta anjungan survei kepuasan masyarakat.

“Berbagai layanan MPP didukung oleh sistem informasi seperti antrian android, website dashboard yang menginformasikan data secara realtime,” katanya menambahkan.

Recent Posts

KKP Bantah Isu Udang Ditarik FDA, Tegaskan Ekspor ke AS Tetap Jalan

MONITOR, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan bahwa ramainya pemberitaan udang beku ditarik…

1 jam yang lalu

DPR Setuju Dana Sitaan Rp6,6 Triliun Dipakai Tambal Defisit APBN 2025

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro merespons adanya rencana dari…

7 jam yang lalu

Menpar Dukung WFM, Tingkatkan Pergerakan Wisatawan Nataru

MONITOR, Jakarta - Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana mengatakan kebijakan Work From Anywhere (WFA) yang dikembangkan…

9 jam yang lalu

DPR: Gaji Dosen di Bawah UMR Masalah Struktural yang Serius

MONITOR, Jakarta - Komisi X DPR RI menghormati proses konstitusional yang sedang berjalan di Mahkamah…

19 jam yang lalu

Bencana 2025, Danantara Harus Pimpin Investasi Hijau dan Transisi Energi

MONITOR, Jakarta - Sepanjang tahun ini Indonesia didera rentetan bencana ekologis yang kian ekstrem, dari…

21 jam yang lalu

Fahri Hamzah Dorong Penguatan Trias Politica demi Demokrasi Sehat

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah mengatakan, Partai…

22 jam yang lalu