Anies Baswedan Didesak Lockdown Kantor Balai Kota

Ketua Koalisi Pemerhati Masyarakat Jakarta Baru (Katar) Sugiyanto

MONITOR, Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta disarankan melakukan lockdown kantor Balai Kota. Itu lantaran banyaknya pejabat Pemprov DKI yang terpapar Corona sehingga membuat kekhawatiran banyak kalangan pusat pemerintahan DKI itu jadi klaster baru penyebaran Covid-19. Hal itu disuarakan Ketua Umum Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar), Sugiyanto.

Sugiyono mendesak agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan segera mengeluarkan kebijakan untuk melakukan lockdown lokal Balaikota Jakarta untuk semenatara waktu.

Menurut Sugiyanto, dirinya berkeyakinan kalau penyebaran virus corona yang menimpa pejabat dan Direksi BUMD serta Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) terjadi saat mereka melakukan pertemuan dan rapat-rapat diantara Direksi dan Komisari BUMD dan rapat internal pejabat-pejabat di DKI Jakarta.

“Dengan adanya lima pejabat di lingkungan Pemprov DKI, Dirut Perumda Pasar Jaya dan Ketua Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) terpapar Corona, menjadi bukti kalau dilingkungan Pemprov DKI rawan penyebaran virus corona. Dan sudah sepantasnya Balaikita di lockdown,”ujar Sugiyanto.

Dikatakan Sugiyanto, kebijakan lockdown tersebut dimaksudkan untuk mensterilisasi Balaikota Jakarta selama tiga sampai tujuh hari dan rutim melakukan test rapid dan swab.

“Kenapa saya usulkan lockdown, itu semata-mata untuk kesehatan dan keselamatan bersama,”terangnya.

“Ini sekedar saran, untuk tujuan kehati-hatian dan keselamatan PNS DKI dan masyarakat Jakarta.
Sepertinya covid-19 makin tidak bersahabat di Jakarta. Saya pun takut bicara covid-19 karena boleh jadi bisa menyerang saya sendiri setiap saat,”pungkasnya.

Seperti diketahui, informasi yang menyebutkan banyak pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terpapar Covid-19, ternyata benar. Sekretaris Daerah (Sekda) DKI, Saefullah, mengakui sedikitnya ada lima orang pejabat Pemprov DKI yang sudah dinyatakan positif Covid-19.

Bahkan tak hanya pejabat yang berada di lingkungan Pemprov DKI yang sudah dinyatakan reaktif Covid-19, Saefullah juga menyebut ada satu orang Direktur Utama di BUMD DKI dan satu orang dari Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).