MONITOR, Jakarta – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) diminta untuk bersinergi dalam menjalankan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) kepada para siswa dan mahasiswa di seluruh Indonesia.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua MPR RI, Jazilul Fawaid, saat menjadi pembicara dalam webinar ‘Pembelajaran PJJ di Wilayah Terdepan, Terpencil dan Tertinggal (3T); Antara Harapan dan Kenyataan’ di Jakarta, Selasa (18/8/2020).
Pria yang akrab disapa Cak Jazil itu mengatakan bahwa sebenarnya Kemendikbud sudah lama memperkenalkan PJJ kepada para siswa dan mahasiswa di seluruh Indonesia.
“Kalau sekarang banyak masalah dan hambatan, berarti sistem yang dibangun tidak berjalan,” ungkapnya dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (19/8/2020).
Cak Jazil menyatakan, telah mendapatkan data bahwa Kemendikbud sudah memperkenalkan PJJ melalui Universitas Terbuka (UT) dan Program Sistem Pendidikan Satelit (SISDIKSAT) sejak 1980-an.
Selain itu, menurut Cak Jazil, ada program Indonesia Cyber Education (ICE) dan Sistem Program Pembelajaran Daring (SPADA) Kemenristek Dikti pada 2017.
“Apabila sistem dan program PJJ berjalan dengan baik maka penggunaan teknologi dalam pembelajaran tidak akan rendah dalam pemakaian,” ujarnya.
Cak Jazil mengatakan, dalam penggunaan teknologi untuk pembelajaran, angka partisipasi Indonesia terbilang rendah apabila dibanding dengan Singapura. Pasalnya, Indonesia masih berada di sekitar angka 34 persen, sedang Singapura sudah mencapai 90 persen.
Politikus PKB itu menilai, agar PJJ bisa berjalan sesuai dengan harapan, maka Kemendikbud harus bersinergi dengan Kemenkominfo dan Komisi X DPR RI agar hasilnya bisa lebih maksimal.
“Diharapkan setelah melakukan sinergi tidak akan terdengar lagi keluhan susah mendapatkan sinyal telekomunikasi, tidak mempunyai kuota internet, dan sulit menerima materi pembelajaran yang diberikan guru atau dosen,” kata Cak Jazil.
Cak Jazil juga mendorong Kemendikbud membenahi diri agar siap menjalankan PJJ terhadap para siswa dan mahasiswa yang ada di wilayah 3T dan daerah yang berada dalam zona merah pandemi Covid-19.
