MONITOR, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah memiliki kewajiban untuk menyusun strategi kebijakan fiskal yang ditujukan bagi pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi.
Menurutnya, ini harus dilakukan agar bersifat inklusif dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata.
“Adalah komitmen Pemerintah untuk terus menjaga stabilitas makro termasuk menjaga credit rating Indonesia agar tetap bisa memberikan kepercayaan terhadap konsolidasi jangka panjang,” tegas Sri Mulyani, dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2021, Jumat (14/7).
Ekonom senior ini pun meminta segenap elemen bangsa dan para stakeholder untuk bersama-sama mengawal percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi.
“Ayo kawal bersama Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi!” pungkasnya.
MONITOR, Banten - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengaku kaget…
MONITOR, Jakarta – Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kementerian Imipas) menyerahkan bantuan untuk pengungsi erupsi Gunung Lewotobi di Lembata, Nusa Tenggara…
MONITOR, Jakarta - Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court (ICC) mengeluarkan surat penangkapan bagi…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Prof. Dr. Ir. Rokhmin…
MONITOR, Jakarta - Perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia (PMI) menjadi perhatian penting di tengah…
MONITOR, Jakarta - Pada momentum hari guru nasional 2024, JPPI merasa penting untuk menyoroti secara…