MONITOR, Jakarta – Siapapun, termasuk aparat, yang diduga terlibat dalam kasus Djoko Tjandra akan terus diusut.
“Kasus buronan korupsi Djoko Tjandra menjadi tamparan keras bagi para penegak hukum karena seolah-olah selama ini dia memiliki kekuasaan dengan memanfaatkan uangnya untuk membeli loyalitas oknum pejabat hukum,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, saat melantik tiga pejabat eselon satu di lingkungan Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (10/8/2020).
Mahfud mengakui bahwa kasus buronan Djoko Tjandra yang menjadi perhatian besar masyarakat dalam dua bulan terakhir merupakan tamparan keras bagi penegak hukum Indonesia.
Terkait pelarian terpidana kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali itu, Mahfud mengatakan telah selesai dengan menghadirkan dan mengeksekusi terpidana di lembaga pemasyarakatan.
Tugas pemerintah selanjutnya, menurut Mahfud, adalah memproses tindak pidana lain yang diduga dilakukan oleh Djoko Tjandra yang melibatkan oknum jaksa maupun oknum kepolisian dan institusi lainnya.
Mahfud menegaskan, Kemenko Polhukam bertugas mengkoordinasikan, mensinkronisasikan dan mengendalikan jalannya proses pidana tersebut.
“Supaya diingat bahwa posisi Kemenko Polhukam adalah koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian. Kemenko Polhukam bukan lembaga penegak hukum. Lembaga penegak hukum adalah kepolisian, kejaksaan, KPK dan pengadilan, ditambah satu lagi yaitu pengacara menurut undang-undang,” ujarnya.
Di depan para pejabat eselon satu Kemenko Polhukam, Mahfud mengatakan bahwa pemerintah, khususnya kementerian yang dipimpinnya akan terus mendorong oknum penegak hukum yang terlibat dalam kasus DJoko Tjandra ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku.
Kepada para pejabat baru khususnya Deputi bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenko Polhukam, Mahfud meminta agar dapat mengambil peran dalam menyinergikan institusi penegak hukum, baik kejaksaan, kepolisian maupun KPK.
“Penangkapan Djoko Tjandra merupakan momentum yang baik untuk melakukan perbaikan integritas dan meningkatkan citra positif penegakan hukum. Mari kita buktikan kepada masyarakat bahwa pemerintah menaruh perhatian serius terhadap evaluasi kinerja penegak hukum,” katanya.
