POLITIK

Saatnya Kaum Muda yang Diusung di Pilpres 2024

MONITOR, Padang – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai bahwa sudah saatnya kandidat muda yang diusung pada Pilpres 2024 mendatang, karena saat ini hampir sebagian besar ketua umum partai besar di Tanah Air sudah berusia lanjut.

“Pada 2024 Jokowi sudah dua periode dan secara konstitusi sudah tidak bisa maju lagi, sementara ketua partai-partai besar sudah berumur,” ungkap Ketua DPP PKS Wilayah Daerah Sumatera Bagian Utara, Tifatul Sembiring, di Padang, Minggu (9/8/2020).

Menurut Tifatul, pada 2024 nanti, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati sudah mendekati usia 80 tahun, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto juga sudah lebih 70 tahun, termasuk Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

Tifatul melihat, hingga saat ini belum ada kandidat yang benar-benar kuat dan masih simpang siur.

“Memang ada nama Anies Baswedan namun diserang terus secara politik, ada pula Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil, kalau Agus Harimurti Yudhoyono malah terlalu muda, kalau di Sumbar ada Irwan Prayitno yang sudah profesor,” ujarnya.

Terkait dengan mekanisme pencalonan, Tifatul mengatakan, pada pasal 6 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan partai politik dan gabungan partai politik berhak mengusung calon presiden dan wakil presiden. Artinya, menurut Tifatul, semua partai politik bisa mengajukan calonnya masing-masing.

“Jadi secara aturan tidak ada syarat 20 persen di sana, itu hanya strategi partai besar saja agar partai kecil tidak bisa mencalonkan kandidatnya,” katanya.

Tifatul menilai, penyederhanaan jumlah kandidat pilpres di Indonesia belum cocok, karena Indonesia luas, ada 17 ribu pulau, 800 lebih suku dan bahasa yang beragam.

“Ini belajar dari Pilpres 2019, Indonesia terbelah begitu keras karena hanya ada dua pasang calon,” ungkapnya.

Tifatul menyampaikan, kendati saat ini masih 2020, tapi pembahasan soal Pilpres 2024 sudah harus dimulai karena empat tahun itu sebentar.

“Masa itu amat cepat berlalu, saya saja jadi Menteri Kominfo lima tahun rasanya sebentar saja,” ujarnya.

Recent Posts

Respons Tuntutan Publik, Delapan Fraksi Sepakat Evaluasi Tunjangan DPR

MONITOR, Jakarta - Gelombang aksi unjuk rasa mahasiswa dan elemen masyarakat yang menolak besarnya gaji…

1 jam yang lalu

Eko Patrio dan Uya Kuya Resmi Dinonaktifkan dari DPR

MONITOR, Jakarta - DPP Partai Amanat Nasional (PAN) secara resmi menonaktifkan Eko Hendro Purnomo alias…

2 jam yang lalu

GUSDURian Nilai Kapolri Gagal Bertanggung Jawab atas Kekerasan Aparat Terhadap Demonstran

MONITOR, Jakarta – Jaringan GUSDURian menilai Kapolri gagal bertanggung jawab atas berulangnya tindakan represif yang…

3 jam yang lalu

NasDem Berhentikan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari DPR RI

MONITOR, Jakarta - Ketua Umum Partai NasDem memutuskan untuk menon-aktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa urbach…

3 jam yang lalu

Redam Energi Kemarahan Massa, Pemerintah Diminta Lebih Aktif Libatkan Tokoh Agama

MONITOR, Jakarta - Mantan Aktivis 98, Arif Mirdjaja mengimbau agar pemerintah lebih aktif lagi melibatkan…

4 jam yang lalu

Kemenag Tunda MHQ Internasional Penyandang Disabilitas Netra 2025

MONITOR, Jakarta - Direktorat Jenderal (Ditjen) Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Kementerian Agama (Kemenag) bersama…

5 jam yang lalu