MONITOR, Jakarta – Keinginan anggota DPRD DKI Jakarta agar program kegiatan pokok pikiran (pokir) dewan segera dijalankan, sepertinya tidak bisa dihalang-halangi. Dari informasi yang beredar di internal dewan, sejumlah pimpinan fraksi sudah mengagendakan untuk menggelar rapat bersama guna membahas program pokir tersebut.
Ketua Fraksi Partai Golkar DKI Jakarta, Basri Baco, membenarkan adanya agenda pertemuan ketua fraksi dalam membahas kegiatan pokir.
“Senin (10/8) atau Selasa (11/8) kami memang ada agenda rapat dengan masing-masing ketua fraksi,” ujar Baco, saat dihubungi, Sabtu (8/8).
Dikatakan Baco, berbicara program pokir hampir semua anggota dewan satu suara kalau program pokir bisa jalan, karena program pokir ini merupakan program yang diusulkan masyarakat yang dititipkan melalui anggota dewan yang ada di setiap daerah pemilihan (dapil) nya masing-masing.
Menurut Baco, untuk bisa merealisasikan semua aspirasi masyarakat tersebut, program pokir ini sangat diperlukan. Dengan adanya program pokir, anggota dewan akan lebih percaya diri ketika menjalankan reses untuk bertemu dengan konsituennya.
“Dengan adanya program pokir, saat reses anggota dewan bisa memastikan kepada masyarakat atau konsituennya kalau aspirasi mereka bisa direalisasikan. Tidak seperti sekarang, anggota dewan bingung ketika banyak aspirasi yang disampaikan masyarakat namun wadahnya tidak ada,” jelasnya.
Oleh karenanya, ditegaskan Baco, tidak ada alasan bagi Pemprov DKI untuk menghalang-halangi program kegiatan pokir. Sebab tujuan dijalankannya program pokir ini untuk menyerap aspirasi masyarakat Jakarta.
“Dalam undang-undang pun sangat jelas program pokir ini adalah hak masyarakat yang dititipkan melalui keterwakilannya di dewan,” terangnya.
Terpisah, Ketua Fraksi PKS, Mohammad Arifin pun mengatakan, kalau PKS setuju program pokir bisa jalan sesuai yang diamanatkan undang-undang.
“Sangat sepakat jika pokir dijalankan untuk mengakomodir aspirasi masyarakat DKI yang sering disampaikan kepada anggota DPRD DKI saat reses untuk serap aspirasi masyarakat,” ungkap Arifin singkat.
Hal, senada diungkapkan anggota Fraksi Gerindra, Inggard Joshua. Menurutnya program pokir punya payung hukum yang kuat, sehingga tidak ada salahnya untuk bisa dijalankan di DPRD DKI Jakarta.
“Saya kira kalau tujuannya benar untuk kepentingan masyarakat, saya setuju program pokir jalan. Tapi perlu dicatat juga, pelaksanaan program pokir ini harus dijalankan untuk semua anggota dewan, jangan hanya dijalankan pada tatanan pimpinan saja,” pungkasnya.
