Selasa, 6 Desember, 2022

Pemerintah Didesak Percepat Realisasi Bansos Covid-19

MONITOR, Jakarta – Pemerintah didesak untuk mempercepat dan mengawasi realisasi bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat terdampak Covid-19 atau Virus Corona.

Wakil Ketua MPR RI, Syarief Hasan, mengungkapkan bahwa hal itu dikarenakan banyak warga yang kehilangan pekerjaan dan merasakan dampak turunya perekonomian selama masa pandemi Covid-19 ini.

“Jika bantuan sosial lambat disalurkan maka bisa dipastikan daya beli masyarakat terhadap kebutuhan sehari-hari akan semakin melemah. Dan akibatnya, tentu tak hanya terhadap dengan masyarakat kecil, tetapi juga mengganggu perekonomian Indonesia karena pergerakan uang dan barang menjadi semakin sedikit,” ungkapnya di Jakarta, Selasa (4/8/2020).

Menurut Syarief, bansos tersebut bukan saja hanya untuk membantu masyarakat di kalangan bawah, tapi juga akan membantu menguatkan perekonomian Indonesia secara nasional.

- Advertisement -

Sebab, Syarief mengatakan, bansos tunai dapat mendorong daya beli masyarakat tetap terjaga pada masa pandemi Covid-19 ini.

“Memang Pemerintah telah mengalokasikan APBN sebesar Rp203,9 triliun untuk pos perlindungan sosial. Programnya pun bermacam-macam, mulai dari Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Bansos Jabodetabek dan non-Jabodetabek, Bantuan Logistik, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, sampai yang dianggap bermasalah yaitu Kartu Pra-Kerja,” katanya.

Namun kendati demikian, Syarief menyampaikan, anggaran dengan jumlah fantastis tersebut baru terealisasi sekitar 34,04 persen hingga akhir Juli 2020 lalu, padahal Covid-19 telah mengganggu tata kehidupan dan perekonomian nasional sudah selama hampir lima bulan lamanya.

Politikus Partai Demokrat itu menilai, lambatnya realisasi dan penyaluran bansos ke masyarakat menunjukkan kurangnya kecepatan dan ketepatan pemerintah dalam menangani efek sosial ekonomi dari pandemi Covid-19.

“Misalnya penyaluran bantuan sosial kepada atau lewat yayasan kongklomerat, program Pra-Kerja yang salah sasaran bahkan berpotensi pidana korupsi,” ujarnya.

Pemerintah, menurut Syarief, seharusnya menggunakan database satu pintu sehingga tidak terjadi tumpang tindihndi lapangan sehingga menyebabkan lambatnya penyaluran bansos.

Syarief juga meminta agar Pemerintah melakukan reformasi birokrasi seperti misi Presiden Jokowi dalam penyaluran bansos, karena seharusnya dipercepat dan tidak terlalu panjang administrasinya.

“Bantuan harus cepat sampai ke masyarakat tanpa alasan apapun termasuk alasan belum terverifikasi. Jangan rakyat baru dibantu setelah kondisi mereka semakin parah atau meninggal terkena Covid-19,” ungkapnya.

- Advertisement -

BERITA TERKAIT

TERPOPULER