Digitalisasi Sektor Kelautan dan Perikanan Dongkrak Kontribusi PDB Nasional

MONITOR, Jakarta – Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Prof. Rokhmin Dahuri mengatakan pandemic covid-19 menjadi momentum untuk digitalisasi sektor kelautan dan perikanan. Digitalisasi tersebut juga menjadi peluang peningkatan kontribusi sektor kelautan dan perikanan bagi pendapatan domestic bruto (PDB) nasional yang saat ini masih belum optimal.

“Indonesia memiliki potensi ekonomi Kelautan dan Perikanan terbesar di dunia. Minat dan kapasitas rakyat Indonesia, terutama milienial, tentang teknologi industri 4.0 (digitalisasi) sangat besar,” kata Prof. Rokhmin pada webinar “Peluang danTantangan Digitalisasi Sektor Kelautan dan Perikanan di Masa dan Psca Pemdemi Covid-19” yang dilaksanakan MyShipGo, Rabu (22/7/2020).

Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University itu menegaskan bahwa aplikasi teknologi industri 4.0 akan meningkatkan produktivitas, efisiensi, daya saing, inklusivitas, dan sustainability pembangunan dan bisnis sektor Kelautan dan Perikanan.

“Potensi peningkatan network tenaga kerja hingga 2,1 juta pekerjaan baru pada tahun 2025. Kemudian  meningkatkan efektivitas serta efisiensi biaya logistik,” terangnya.

Meski demikian, Ketua Umum Masyarakat Perikanan Nasional itu mengungkapkan jika tantangan menuju digitalisasi sektor KP di Indonesia sangat banyak antara lain berkurangnya ketergantungan terhadap SDM, tenaga kerja yang kurang terampil, kurangnya pembangunan infrastruktur terutama dalam sektor digital, kecepatan akses internet yang tergolong masih rendah, dan kontribusi bisnis di sektor digital masih minim terhadap produk domestik bruto (PDB).

Ketua Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) itu menambahkan jika saat ini sudah ada beberapa platform yang dapat mengakomodir kebutuhan digitalisasi di sektor maritim seperti vessel traffic system (VTS) yaitu sistem monitoring lalu lintas pelayaran. Inaportnet 2.0 serta sistem delivery online yang diharapkan dapat mengurangi antrian barang di pelabuhan, meningkatkan transparansi, dan mengurangi waktu pelayanan. 

Ada juga e-Komoditi yaitu platform untuk mengakomodir pergerakan distribusi ikan sehingga pengguna dapat melihat proses pengiriman hingga barang sampai di tujuan. Kemudian platform Laut Nusantara yang dirancang Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), untuk transformasi budaya nelayan dari mencari ikan menjadi menangkap ikan dan memberikan data akurat mengenai berbagai kebutuhan nelayan selama melaut.

Untuk membangun digitalisasi sektor KP, Prof. Rokhmin yang saat ini menjadbat Koordinator Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan bidang Riset dan Daya Saing itu memberikan sejumlah rekomendasi diantaranya :

Pertama, penguatan konten aplikasi untuk hulu, khususnya bagi nelayan skala kecil (posisi, fishing ground, info cuaca, dll).

Kedua, mengembangan konten hilir (pelabuhan pilihan, harga ikan, calon pembeli) untuk seluruh kapal perikanan.

Ketiga, pengembangan model data sharing system (dss) yang meliputi data perizinan, logbook penangkapan, shti, surat persetujuan berlaya (spb), pipp (pelabuhan), shti (ekspor uni eropa) yang terintegrasi dengan seluruh unit kerja eselon i KKP (BRSDMKP, pdskp, bkipm)

Keempat, model data sharing system (dss) ke depan bisa terintegrasi dengan kementerian/lembaga lain untuk mengakses data kapal, tenaga kerja perikanan, kondisi cuaca, pembayaran pajak, dan lain-lain.

Kelima, ke depan, konten dss bisa dikelola oleh pusdatin dengan kapasitas yang memadai tanpa mengurangi kinerja unit teknis pemilik aplikasi, khususnya dalam hal pelayanan.