POLITIK

AHY Tegaskan Siap Suarakan Perjuangan MUI

MONITOR, Jakarta – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) Selasa (14/7) bersilaturahim ke Kantor Majelis Ulama Indonesia di Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat.

Kedatangan AHY bersama Pengurus DPP Demokrat diterima pimpinan harian yaitu Wakil Ketua Umum MUI KH Muhyiddin Junaidi dan Ketua MUI Bidang Pendidikan dan Kaderisasi KH Abdullah Jaidi, Ketua MUI Bidang Seni Budaya KH Sodikun, Ketua MUI Bidang Perempuan dan Keluarga, Prof Amany Lubis.

Hadir pula mendamping Wakil Sekjen MUI Bidang Ukhuwah Islamiyah KH Muhammad Zaitun Rasmin, Wakil Sekjen MUI Bidang Hukum KH Rofiqul Umam Ahmad, serta Wakil Sekjen MUI Bidang Kerukunan Antar Umat Beragama Buya Nadjamuddin Ramly, dan Wakil Sekjen MUI Bidang Fatwa, KH Sholahudin Ayyub.

Pada kesempatan itu, Wakil Ketua Umum MUI, KH Muhyiddin Junaidi, menyampaikan terimakasih dan mengapresiasi sikap Partai Demokrat terhadap RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

“Yang menolak RUU HIP ada 200 Ormas lebih, kami berterimakasih dan mengapresiasi sikap Partai Demokrat, semoga ke depan mnejadi lebih bagus, mudah-mudahan banyak hal yang bisa dikerjasamakan dengan Partai Demokrat,” katanya di Jakarta, Selasa (14/7).

Dengan pertemuan seperti ini, dia berhadap kesaturan dan persatuan RI tertap terjaga, begitupula dengan Pancasila.

“Semoga kesatuan dan persatuan RI tetap terjaga dan semoga konsensus nasional kita, pancasila, tetap menjadi rujukan berfalsafah, berbangsa, dan bernegara,” ungkapnya.

Sementara itu, AHY menegaskan bahwa dirinya dan partainya siap menyuarakan perjuangan MUI. “Kami siap untuk menyuarakan apa yang menjadi kebijakan ataupun maklumat MUI sebagai bentuk perjuangan bagi masyarakat melalui parlemen,” katanya.

Dia menjelaskan, partainya mempunyai 54 orang anggota DPR RI, juga punya ribuan anggota DPRD di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Insya Allah kami bisa juga menyuarakan apa yang digemakan MUI,” ujar dia.

Sebagai perwujudan ucapannya ini, dia mencontohkan, sejak awal pembahasan RUU HIP, Partai Demokrat secara tegas langsung menolak. Menurut mereka, RUU HIP ini selain tidak relevan dengan kondisi sekarang, justru malah mundur ke belakang.

Dia menyatakan, ketika di saat-saat Covid-19 yang menentukan ini, dimana kebersamaan dan persatuan diuji sebagai bangsa, kemudian dihadirkan permasalahan baru yang tidak perlu, kemudian dipertentangkan antara satu ideologi dengan ideologi yang lain, kemudian pancasila seolah-olah didowngrade.

“Padahal itu adalah titik temu atau kompromi bangsa atas kemajemukan yang ada di negara kita, sejak berdirinya republik ini,” katanya.

Karena itu, dia mengatakan, partai yang berjargon nasionalis religius ini tegas menolak dan merasa sangat bersyukur karena memiliki kesamaan cara pandang dengan MUI maupun ormas Islam lain.

“Mudah-mudahan semangat seperti ini bisa kita lanjutkan, artinya memang bila kita harus bersama, memperjuangkan isu tertentu, kita lakukan dengan sekuat tenaga,” ujar dia.

Recent Posts

Rahayu Saraswati: Kampanye Anti Kekerasan pada Perempuan Sejalan dengan SDGs

MONITOR, Jakarta - Anggota BKSAP DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, menyuarakan dukungan terhadap Kampanye 16…

2 jam yang lalu

Menag: Arab Saudi Siap Beri Perhatian Khusus Haji Indonesia

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta usai melakukan…

2 jam yang lalu

Komisi I DPR Ingatkan Netralitas TNI Jelang Pilkada Besok; Tak Boleh Ada Intervensi

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan mengingatkan agar semua prajurit TNI…

2 jam yang lalu

DPR Dorong TNI Dilibatkan Dalam Pemberantasan Judi Online

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mendorong Pemerintah untuk terus berkomitmen dalam…

3 jam yang lalu

IPW Bongkar Kasus Penembakan Pelajar di Semarang, Begini Katanya

MONITOR, Jakarta - Indonesia Police Watch (IPW) angkat bicara terkait peristiwa penembakan terhadap Siswa SMK…

4 jam yang lalu

Kolaborasi KKP-Kemendes PDT Sukseskan Program MBG dan Swasembada Pangan

MONITOR, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan bersinergi dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal…

7 jam yang lalu