MONITOR, Jakarta – Kunjungan kunker (kunker) yang dilakukan kalangan DPRD DKI Jakarta ke luar daerah, diduga membawa masalah. Pasalnya, beredar kabar ada karyawan atau staf DPRD DKI Jakarta yang diduga reaktif Covid-19.
Kabar ini merebak di lingkungan DPRD DKI Jakarta, dengan diikuti adanya test rapid massal yang dilakukan semua karyawan atau staf yang bekerja di lingkungan DPRD DKI Jakarta.
“Iya Pak, semua karyawan diwajibkan untuk ikut test rapid. Bahkan hari ini masih ada karyawan yang menjalani test rapid, termasuk Sekertaris Dewan (Sekwan), hari ini ikut menjalani test rapid juga,” ujar salah seorang staf pengamanan dalam (Pamdal) Gedung DPRD DKI kepada MONITOR, Senin (13/7).
Staf Pamdal DPRD DKI Jakarta yang enggan namanya disebutkan ini mengatakan, selain test rapid, Gedung DPRD DKI pun hari ini dilakukan penyemprotan disinfektan.
“Hari ini, penyenprotan dilakukan di lantai 10 ruang Ketua DPRD DKI dan semua ruang rapat komisi,” ungkapnya.
Menyinggung kabar adanya staf atau karyawan DPRD DKI Jakarta yang reaktif Covid-12, petugas pamdal ini pun membenarkan adanya kabar tersebut.
“Kabarnya iya ada yang reaktif tapi saya tidak tahu persis benar atau tidaknya ada yang reaktif,” jelasnya.
Di tempat yang sama, Kepala Seksi (Kasie) Bantuan Operasional Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran DKI Jakarta, Edi Sucipto, membenarkan adanya penyemprotan yang dilakukan petugasnya di Gedung DPRD DKI.
“Sebenarnya sudah pernah disemprot. Ini penyemprotan yang ke empat kali setelah kegiatan kunker dewan,” terangnya.
Sementara itu, ketika wartawan mencoba mengkonfirmasi terkait hasil rapid test karyawan DPRD DKI Jakarta ke bagian pelayanan kesehatan (Yankes) Balaikota, petugas Yankes, membenarkan adanya test rapid tersebut. Hanya saja petugas Yankes tidak bisa membeberkan data hasil test rapid.
“Kami tidak bisa membeberkan data. Yang bisa memberikan data adalah pihak yang berwenang dan harus seizin yang melakukan test rapid,” ujar petugas Yankes yang minta namanya tak disebutkan.
Seperti diketahui, kegiatan kunker DPRD DKI ditengah pandemi sepat dipersoalkan banyak kalangan. Diantaranya datang dari Koalisi Peduli Jakarta (KPJ) meminta DPRD DKI menghentikan kegiatan kunker di saat pandemi. Ketua KPJ Amos Hutauruk menilai kegiatan kunker ditengah pandemi secara tifak langsung menghianati rakyat Jakarta yang sudah berjuang keras melawan Covid-19.
Senada dengan KPJ, Ketua Koalisi Masyarakat Pemerhati Jakarta Baru (Katar), Sugiyanto, mengatakan kegiatan kunker para Anggota DPRD DKI Jakarta membuktikan para anggota DPRD DKI tak punya hati nurani.
