Jadi Langganan Banjir, Pemprov DKI Janji Lanjutkan Normalisasi Sungai Sisi Barat

Wagub DKI Jakarta Riza Patria di dampingi Kadis SDA Juaini Yusuf, meninjau Kali Angke, Jakarta Barat

MONITOR, Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan kembali melanjutkan normalisasi sungai di sisi Barat, salah satunya di kali Angke, Jakarta Barat. Hal ini dikarenakan lokasi tersebut menjadi langganan banjir saat musim penghujan dan kapasitas sungai tidak lagi mampu menampung air hujan.

“Di lokasi tersebut, memang daerah banjir gara-gara ada beberapa titik bidang yang belum kena sheetpile (normalisasi dengan dinding turap). Kita terkendala oleh pembebasan lahan. Tadi, pak Wakil Gubernur Riza Patria meninjau ke sana dan memberi arahan supaya segera diselesaikan bidang-bidang yang belum kita bayarkan,” ujar Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, Juaini Jusuf, saat meninjau aliran Kali Angke, Jakarta Barat

Ia mengakui, dalam peninjauan aliran air sisi Barat ini, Wagub DKI Riza Patria yang ikut meninjau lokasi Kali Angke langsung menemui pemilih lahan yang lokasinya akan digunakan untuk kepentingan umum tersebut. Dia memastikan, pemilik lahan telah setuju untuk dibebaskan dengan harga appraisal agar normalisasi Kali Angke segera dikebut.

“Dari Kementerian PU PR juga sudah siap, kan kita lihat banyak dinding turap yang sudah ditaruh di pinggir-pinggir kali itu. Kalau kita sudah bayar, kan kita bebaskan, nanti dari Kementerian akan melanjutkan normalisasi kali itu. Jadi kita membebaskan lokasi, fisiknya kontruksinya nanti dari Kementerian yang akan mengerjakan,” katanya.

Pihaknya memastikan, pembebasan lahan untuk normalisasi Kali Angke itu akan dilakukan paling telat bulan Agustus ini.

Sedikitnya, lanjut Juaini, ada delapan bidang lahan yang akan segera dibebaskan tahun ini dengan luas sekitar 300 meter persegi per bidang.

“Ada delapan bidang yang sudah siap kita bayarkan. Luasnya beragam, ada yang 300 meter persegi dan lainnya. Nanti ada harga appraisal. Tapi di titik itu, lahan yang belum kita bayarkan mencapai 8000 meter persegi. Lebih lanjutnya, kita akan koordinasi dengan Kementerian PUPR,” tegas Juaini.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jakarta Riza Patria mengatakan, peninjauan ke Kali Angke ini merupakan peninjauan lanjutan ke beberapa titik banjir di wilayah DKI Jakarta. Setelah beberapa hari lalu, dilakukan peninjauan di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan.

“Jadi hari ini saya melakukan peninjauan survei di titik-titik banjir di wilayah Kedoya Utara dan Duri Kosambi di Jakarta Barat. Sesuai dengan petunjuk arahan gubernur agar kita bisa melakukan percepatan, pencegahan, dan penanganan banjir di wilayah DKI Jakarta,” katanya.

Menurutnya, untuk pencegahan dan penanganan banjir, harus dilakukan beberapa langkah percepatan. Mulai dari pembebasan lahan, pembangunan sheet pile dan sistem polder yang dilakukan dengan kolaborasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemprov DKI Jakarta baik untuk pembiayaan maupun teknis pengerjaannya.

Diketahui, beberapa waktu lalu Pemprov DKI Jakarta telah membahas bersama dengan Kementerian PUPR dan Kementerian ATR/BPN terkait penanganan banjir di wilayah DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabek-Punjur), sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 yang telah disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada April 2020 lalu.