Ketua Umum BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Mardani H. Maming/ dok: Industry.co.id
MONITOR, Jakarta – Ketua Umum BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Mardani H. Maming, mengatakan pihaknya menyambut baik pembahasan RUU Cipta Kerja (Ciptaker) oleh pemerintah dan DPR.
Ia menilai, Omnibus Law ini akan mempermudah dunia usaha dan investasi serta membuka lapangan kerja, terlebih bagi generasi muda.
“Pada 2025, kita akan mendapatkan bonus demografi. Akan ada 148,5 juta pencari kerja. Saya yakin sektor swasta akan memiliki peran vital menyerap tenaga kerja ini,” kata Maming, Selasa (7/7).
Menurut dia, negara membutuhkan investasi sektor swasta yang cukup besar untuk menciptakan lapangan kerja. Bila investasi tidak masuk ke Indonesia, sambungnya, bayang-bayang pengangguran dari angkatan kerja terdidik ada di depan mata.
“Bonus demografi ini tentu bisa menjadi bonus bagi perekonomian. Namun, ini bisa juga menjadi bencana bila tidak ada lapangan kerja bagi angkatan kerja terdidik,” sebut dia.
Maming menyebutkan, draf RUU Ciptaker memiliki semangat untuk menghilangkan tumpang tindih regulasi yang selama ini menjadi penghambat investasi.
Oleh karena itu, dirinya meminta agar semua pihak mendukung supaya RUU Ciptaker segera disahkan demi mendatangkan investasi dan lapangan kerja.
“Semua pihak harus mendukung Omnibus Law Cipta Kerja ini,” pungkasnya.
Sugiyono, M.IP Kasubtim Kemahasiswaan, Subdit Sarana Prasarana dan Kemahasiswaan, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Kementerian…
MONITOR, Jakarta — Pemerintah resmi menerbitkan Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.…
MONITOR, Jeddah - Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Republik Indonesia menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Arab…
MONITOR, TANGSEL – Program Studi Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta…
MONITOR, Yogyakarta - Sepuluh tim dari Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) beradu inovasi dan…
MONITOR, Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menugaskan pengawas ketenagakerjaan berkoordinasi dan mengawal pelaksanaan kesepakatan…