Reshuffle Kabinet Mencuat, Pengamat: Penanda Tatakelola Pemerintahan Buruk

MONITOR, Jakarta – Indonesia Political Opinion (IPO) merilis hasil survei “Evaluasi Publik atas Penanganan Pandemi dan Implikasi Sosiopolitik Nasional”, Sabtu (4/7/2020). Adapun survei dilakukan pada periode 8 s/d 25 Juni 2020.

Direktur Eksekutif IPO yang juga pengamat politik Dedi Kurnia Syah mengatakan dari hasil survei yang diperoleh kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah pusat jauh lebih rendah dibanding kepuasan pada pemerintah daerah, dan hanya selisih belasan persen dengan kepuasan pada pengurus RW dan RT. Sehingga menurutnya kekecewaan Presiden Jokowi terkait kinerja kementerian cukup beralasan.

“Sebanyak 34.4 persen publik merasa tidak puas, dan 7.0 persen tidak memberikan jawaban. Membaca angka yang muncul, tidak lagi identik dengan persentase dukungan Pilpres 2019, sehingga dapat disimpulkan jika angka yang muncul tidak lagi terpengaruh terhadap sentimen politis,” kata Dedi

Dalam survei tersebut publik juga menilai Pemerintah Daerah dianggap jauh lebih baik dengan perolehan respon publik 41.9 persen, di banding dengan Pemerintah Pusat yang hanya 32.5 persen. “Tentu ini riskan sekali, karena pemerintah pusat dalam anggapan publik terbagi pada Presiden dan paraMenteri, sementara Daerah hanya ditujukan untuk Gubernurnya,” terang Dedi.

“Para menteri disorot, terutama nama beken tidak lagi mendominasi popularitas selama pandemi, Prabowo bahkan hanya berada di urutan ke 6 sebagai tokoh paling populer di masa pandemi, tiga teratas popularitas Kepala Daerah pun tidak lagi Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Ridwan Kamil,” kata Dedi.

Dedi memaparkan respon pada kabinet Indonesia Maju dimana nama-nama yang diharapkan perlu diganti semakin menguat, dan tokoh paling dekat dengan Presiden justru berada di posisi teratas, termasuk kehadiran para elit millenial turut dipertanyakan peran dan signifikansi keberadaan mereka terhadap kemajuan.

Beberapa menteri berkinerja layak reshuffle justru mereka yang terkenal dekat dengan Presiden Joko Widodo, hal ini menjadi ujian dilematis bagi Presiden. Bagaimanapun, kinerja menteri yang dianggap layak reshuffle memiliki dampak langsung pada publik.

Menteri hukum dan HAM Yasonna Laoly konsisten berada di posisi teratas paling diharapkan reshuffle dengan penilaian 64.1 persen, disusul menteri kesehatan Terawan Agus Putranto 52.4 persen, menteri tenaga kerja Ida Fauziah 47.5 persen, menteri agama Fahrul Razy 40.8, menteri kelautan dan perikanan Edhy Prabowo 36.1 dan posisi keenam menko maritim dan investasi Luhut Binsar Panjaitan 33.2 persen, menteri sosial Juliari Batubara 30.6 persen, menteri koperasi dan UKM Teten Masduki 28.1, menteri pemuda dan olah raga Zainudin Amali 24.7, menteri BUMN Erick Tohir 18.4 persen. Dan posisi kesebelas menteri pendidikan dan kebudayaan Nadiem Makarim 13.0 persen.

“Dilema bagi Presiden melihat menteri yang bersusah payah memenangkan Pilpres 2019, justru berada di urutan teratas paling diharapkan reshuffle, jangan sampai ada asumsi justru karena kedekatan inilah membuat mereka merasa aman dari kritik dan koreksi Presiden.” ujar Dedi Kurnia Syah

“Membaca angka persepsi publik, Wishnutama menjadi satu-satunya menteri kalangan millenial yang disukai publik, sementara Nadiem dan Erick Tohir diharapkan segera diganti.” tambahnya.

Namun terkait dengan riuhnya desakan perombakan atau reshuffle kabinet, Dedi menegaskan bahwa hal tersebut menjadi penanda buruknya tatakelola pemerintahan yang juga berarti presiden gagal dalam membentuk kabinet.

“Reshuffle sebenarnya penanda buruknya tatakelola pemerintah, bisa karena dua hal; pertama Presiden gagal membentuk formasi kabinet beserta tokoh-tokohnya, kedua Presiden gagal mengomandoi jalannya pemerintahan sehingga kinerja kementerian tidak kolektif,” tegas Dedi.

Sebagai informasi, IPO menggunakan Metode Survei Wellbeing Purposive Sampling (WPS), dengan melihat komposisi jumlah populasi di tiap wilayah tersurvey. WPS memungkinkan pendapat publik tersimpan dengan model spiral majority, di mana setiap surveyor mendistribusikan questionnaire sesuai kuota sebaran, yakni kepada responden yang memiliki relevansi dengan yang di nilai.

Validitas data menggunakan triangulasi bertingkat, membandingkan antar data terinput, dengan analisis coder expert dan pengecekan ulang melalui wawancara via telepon sejumlah 20 persen dari total 1350 respondentersebar di 30 Provinsi terpilih. Penentuan sampling error pada 3.54 persen dengan tingkat akurasi data dalam rentang maksimum 97 persen.

Metode WPS sendiri adalah model penentuan responden untuk mengukur indeks persepsi publik, dilakukan dengan memberikan pertanyaan kepada responden mempunya pengetahuan tentang apa yang akan ditanayakan, untuk itu dalam survey ini surveyor harus menjelaskan hal-hal terkait pertanyaan sebelum responden memberikan respon sesuai kondisi yang telah dijelaskan oleh surveyor. Dengan kondisi ini, responden sangat mungkin menjawab dengan pengetahuan paling umum.