MONITOR, Jakarta – Rencana Menteri Pendidikan, Nadiem Anwar Makarim, mempermanenkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) menuai banyak kritik, diantaranya dari Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani. Politikus muda Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyebut Nadiem harus berpikir ulang ketika akan mempermanenkan PJJ.
“Saya pikir Mas Nadiem ini orang yang sangat paham keadaan bangsa, karakter anak-anak kita bagaimana, harusnya melek dulu sebelum memunculkan niat permanenkan PJJ,” ujar Zita dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (4/7).
Menurut putri dari Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan (Zulhas), Indonesia ada 62 daerah tertinggal, Center of Reform on Economics (CORE) memperkirakan penduduk miskin akan bertambah menjadi 30,8 juta jiwa selama pademi, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyatakan penduduk kita yang melek teknologi hanya sekitar 64,8%, itu artinya masih ada 92,99 juta penduduk Indonesia yang gagap teknologi.
“Dengan keadaan seperti ini harusnya Mas Nadiem, paham kondisi, mustahil PJJ di permanenkan, masih banyak PR yang harus di selesaikan terlebih dahulu,” terangnya.
“Saya acungi jempol karena Mas Nadiem sudah berpikir 1000 langkah lebih maju ke depan. Tapi harus realistis juga, lihat system belajar yang sudah di terapkan 3 bulan ini, evaluasinya banyak sekali,” sambungnya.
Dijelaskannya, negara maju saja, Amerika dan Singapura, yang kualitas guru dan infrastrukturnya sudah memadai untuk belajar jarak jauh, tetap terapkan pembelajaran tatap muka.
“Ini bukan masalah mampunya, tapi efisiensinya, siswa Amerika sendiri yang meminta itu. Di kita pun sama, anak-anak sudah tidak lagi fokus dan tempramental selama di rumah. Karena dunianya di cabut, bermain, belajar, dan mengenali peran dan statusnya sudah tidak lagi di rasakan,” tandasnya.
Zita pun mengaku, sebelumnya pernah mengirim surat terbuka untuk mas menteri, selang beberapa harinya saya tanggapi kebijakannya dengan solusi. Saya bagi wacana ke dalam 4 metode pembelajaran, Online Guided Distance Learning, Suport Guided Home Learning, Suport Guided Comunity Learning, dan New Normal School.
Tiap metodenya harus di perhatikan akses gadget, akses internet, pengawasan orang dewasa, inovasi kurikulum, bahan pembelajaran, fasilitas dan guru pengajar. Itu semua adalah kelebihan dan kekurangan dari tiap daerah. Metodenya menyesuaikan.
“Ambil contoh metode OGDL. Seminimalnya harus ada akses Gadget, akses internet, inovasi kurikulum, dan yang terpenting pengawasan orang tua, agar anak tidak salah gunakan gadget yang ada. Untuk yang tidak punya gadget dan internet, gunakan metode lain,” paparnya.
“Saya coba beri gagasan, besar harapan mas menteri bisa memikirkan sampai ke situ solusinya kalau memang mau di patenkan. Jangan sampai PJJ malah mendiskriminasi pendidikan anak, saya tentang keras soal itu. PR nya memang banyak, negara harus hadir, Mas Nadiem harus jadi juru selamat untuk anak bangsa,” pungkasnya.
