PARLEMEN

Biaya Rapid Test hingga Tiket Pesawat Tinggi, DPR: Jangan Sampai Rakyat Terbebani

MONITOR, Jakarta – Mahalnya biasa tes Covid-19 atau rapid test ditambah tiket pesawat yang tinggi menuai sorotan dari Anggota Komisi V DPR RI, Novita Wijayanti. Ia berharap, Kementerian Perhubungan mengkaji dan mengontrol tingginya harga rapid tes dan tiket pesawat.

“Kemenhub diharapkan bisa terus memonitor harga-harga tiket terutama tiket pesawat yang tinggi ditambah biaya rapid test dan lain-lain yang dirasa mahal,” ujar Novita saat mengikuti Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Menteri Perhubungan, Rabu (1/7).

“Jangan sampai, rakyat dalam kondisi ekonomi sudah susah menjadi semakin terbebani,” sambungnya.

Tak hanya itu, ia juga meminta jangan sampai situasi ini dimanfaatkan oleh sekelompok kalangan tertentu demi meraup keuntungan sendiri, terlebih di masa pandemi ini.

Lebih lanjut ia mengingatkan agar seluruh Kementerian/Lembaga baik jajaran Kemenhub, Kementerian PUPR dan Kakorlantas bisa saling berkoordinasi dalam mengeluarkan kebijakan di tengah pandemi ini.

Recent Posts

50 Mahasiswa PTIQ Gelar KKM Internasional di Malaysia, Ini Programnya

MONITOR, Jakarta - Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIK) Universitas PTIQ Jakarta menggelar program Kuliah…

1 jam yang lalu

DPD Kosgoro Nilai Tindakan Pemkot Bogor Terlalu Berlebihan pada GMNI

MONITOR, Jakarta - Dalam menyikapi unjuk rasa mahasiswa yang berujung vandalisme, Dewan Pimpinan Daerah Gerakan…

2 jam yang lalu

PKS Dukung Presiden Reshufle Menteri dan Wakil Menteri Bermasalah

MONITOR, Jakarta - Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PKS, Mulyanto, minta Presiden Prabowo mengevaluasi kinerja…

3 jam yang lalu

Pamong Budaya Kemenag Diajak Manfaatkan Dana Indonesiana 2025

MONITOR, Jakarta - Direktur Sarana dan Prasarana Kebudayaan Kementerian Kebudayaan, Feri Arlius, mengajak pamong budaya…

4 jam yang lalu

JPPI Nilai MBG Masih Bebani dan Gerogoti Anggaran Pendidikan

MONITOR, Jakarta - Dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam RAPBN 2026 yang mencapai Rp.…

4 jam yang lalu

Sudah Ada KMP, DPR Sebut Polri Tak Perlu Lagi Dilibatkan di Penyaluran Beras SPHP

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman meminta Pemerintah memanfaatkan…

4 jam yang lalu