MONITOR, Jakarta – Kalangan DPRD DKI melalui Komisi B DPRD DKI Jakarta berencana memanggil pimpinan PT Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) untuk menggali rencana perluasan reklamasi Taman Impian Jaya Ancol dan Dunia Fantasi (Dufan).
“Kami akan panggil khusus semua direksi untuk pemaparan keuangan mereka dan juga rencana perluasan ancol tersebut,” kata Ketua Komisi B DPRD DKI, Abdul Aziz, di Jakarta, Rabu (1/7).
Dalam rencana perluasan Ancol dan Dufan, Aziz juga meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memperhatikan aspek hukumnya. Ia berharap tidak ada dampak lingkungan yang ditimbulkan dari pembangunan reklamasi itu.
“Gimana pendanaannya, seperti apa, mau dari pemda, atau pihak ketiga, atau seperti apa?,” tanyanya.
Menurut politisi PKS ini, hingga saat ini Pemda DKI belum melakukan langkah-langkah kajian terhadap reklamasi kawasan Ancol dan Dufan tersebut.
“Bagaimana bentuk kerjasama dalam pembangunannya. Mereka bayar lagi, atau bagi hasil gimana. Ini kan perlu didalami,” jelas Aziz.
Aziz mengaku hingga kini pihaknya belum mendapatkan informasi lengkap mengenai rencana dilakukannya perluasan Ancol dan Dufan dari pihak PT. PJAA.
“Saya lihat belum mateng ya, baru rencana, baru awal. karena itu harus kita elaborasi bersama, kita awasi bersama bagaimana ini sesuai seperti rencana Pemda,” ujarnya.
Diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan izin reklamasi untuk perluasan kawasan Taman Impian Jaya Ancol dan Dunia Fantasi (Dufan), Jakarta Utara.
Izin ini tercantum dalam surat Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 237 Tahun 2020. Kepgub pembangunan reklamasi itu ditekan Anies pada 24 Februari 2020 lalu. Kepgub tersebut berisikan tentang izin pelaksanaan perluasan kawasan rekreasi Dufan seluas lebih kurang 35 Hektar (Ha) dan kawasan Taman Impian Jaya Ancol seluas lebih kurang 120 Ha.
