PARLEMEN

Anggota DPD RI Hilmy Muhammad dukung Pembentukan Komisi Nasional Disabilitas

MONITOR, Yogyakarta – Terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas (KND) disambut baik oleh berbagai kalangan, khususnya oleh para penyandang
disabilitas. Pembentukan KND sendiri merupakan amanat Pasal 134 UU No. 8 Tahun 2016
tentang Penyandang Disabilitas, yang telah disahkan empat tahun sebelumnya.
Pembentukan KND ini juga disambut baik oleh Anggota DPD RI Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A.
menurutnya, ini merupakan upaya baik pemerintah yang harus didukung.

“Kita apresiasi dan kita dukung Perpres ini. KND ini kan dalam rangka memastikan dan
memantau pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang
disabilitas. Ini harus kita dukung,” kata Senator Provinsi D.I. Yogyakarta ini.

Senator yang akrab dipanggil Gus Hilmy ini melanjutkan, salah satu problem di masyarakat
adalah adanya sitgma negatif yang masih sangat terasa terhadap penyandang disabilitas.
Imbasnya, ini berdampak kepada pemenuhan pendidikan di kalangan disabilitas. Mereka malu,
bahkan enggan untuk menyekolahkan anggota keluarganya yang menyandang disabilitas.
Ancaman bullying menjadi momok yang luar biasa. Hadirnya KND sebagai leading sector
nantinya harus bisa menyelesaikan itu.

Senator yang juga Pengasuh Pondok Pesantren Krapyak, Yogyakarta, ini mengajak masyarakat,
khususnya kalangan penyandang disabilitas untuk menyambut hadirnya KND. KND diharapkan
mampu menjadi gerbang yang dapat mengakomodasi dan menjembatani aspirasi teman-teman
disabilitas.

“Kita beri kesempatan kepada stakeholder supaya bekerja dengan baik, sehingga KND yang
dicita-citakan dapat segera terwujud dan segera bekerja. Mengenai kritik dan evaluasi, saya kira
hal yang wajar, namun kita beri kesempatan dulu,” ujar Gus Hilmy.

Terkait dengan komposisi komisioner KND, yaitu empat orang anggota berasal dari unsur
disabilitas dan sisanya tiga orang anggota berasal dari unsur nondisabilitas, Gus Hilmy sangat
mendukung.

“Yang paling paham kebutuhan penyandang disabilitas adalah mereka sendiri, maka dari itu
tepat jika komposisinya begitu,” katanya.

Recent Posts

Menteri UMKM Luncurkan Program Lokamodal Sebagai Solusi Pembiayaan Alternatif

MONITOR, Makassar - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman meluncurkan program Lokamodal…

6 jam yang lalu

Panglima TNI Hadiri APKASI Otonomi Expo 2025, Produk Lokal Mengglobal

MONITOR, Jakarta - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menghadiri pembukaan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh…

9 jam yang lalu

PBAK 2025, Dirjen Pendis Tekankan Tiga Pesan pada Mahasiswa UIN Siber Cirebon

MONITOR, Jakarta - Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon atau Cyber Islamic University…

12 jam yang lalu

Muktamar PPP Menanti Figur Baru Caketum, Ketua DPP: Tunggu Tanggal Mainnya

MONITOR, Jakarta - Muktamar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) direncanakan akan digelar pada tanggal 27-29 September…

12 jam yang lalu

Pemerintah Bakal Terapkan Single Salary Bagi ASN, DPR Bicara Spirit Efisiensi Anggaran

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin, menanggapi rencana Pemerintah yang akan…

13 jam yang lalu

Kementerian UMKM Tekankan KUR Sektor Produksi Indonesia Timur Perlu Ditingkatkan

MONITOR, Makassar - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menekankan penyaluran Kredit Usaha Rakyat…

14 jam yang lalu