PARLEMEN

Anggota DPD RI Hilmy Muhammad dukung Pembentukan Komisi Nasional Disabilitas

MONITOR, Yogyakarta – Terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas (KND) disambut baik oleh berbagai kalangan, khususnya oleh para penyandang
disabilitas. Pembentukan KND sendiri merupakan amanat Pasal 134 UU No. 8 Tahun 2016
tentang Penyandang Disabilitas, yang telah disahkan empat tahun sebelumnya.
Pembentukan KND ini juga disambut baik oleh Anggota DPD RI Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A.
menurutnya, ini merupakan upaya baik pemerintah yang harus didukung.

“Kita apresiasi dan kita dukung Perpres ini. KND ini kan dalam rangka memastikan dan
memantau pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang
disabilitas. Ini harus kita dukung,” kata Senator Provinsi D.I. Yogyakarta ini.

Senator yang akrab dipanggil Gus Hilmy ini melanjutkan, salah satu problem di masyarakat
adalah adanya sitgma negatif yang masih sangat terasa terhadap penyandang disabilitas.
Imbasnya, ini berdampak kepada pemenuhan pendidikan di kalangan disabilitas. Mereka malu,
bahkan enggan untuk menyekolahkan anggota keluarganya yang menyandang disabilitas.
Ancaman bullying menjadi momok yang luar biasa. Hadirnya KND sebagai leading sector
nantinya harus bisa menyelesaikan itu.

Senator yang juga Pengasuh Pondok Pesantren Krapyak, Yogyakarta, ini mengajak masyarakat,
khususnya kalangan penyandang disabilitas untuk menyambut hadirnya KND. KND diharapkan
mampu menjadi gerbang yang dapat mengakomodasi dan menjembatani aspirasi teman-teman
disabilitas.

“Kita beri kesempatan kepada stakeholder supaya bekerja dengan baik, sehingga KND yang
dicita-citakan dapat segera terwujud dan segera bekerja. Mengenai kritik dan evaluasi, saya kira
hal yang wajar, namun kita beri kesempatan dulu,” ujar Gus Hilmy.

Terkait dengan komposisi komisioner KND, yaitu empat orang anggota berasal dari unsur
disabilitas dan sisanya tiga orang anggota berasal dari unsur nondisabilitas, Gus Hilmy sangat
mendukung.

“Yang paling paham kebutuhan penyandang disabilitas adalah mereka sendiri, maka dari itu
tepat jika komposisinya begitu,” katanya.

Recent Posts

Puan Ungkap Fraksi di DPR Masih Kaji Putusan MK Terkait Pemisahan Pemilu

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan fraksi-fraksi di DPR masih mengkaji soal…

6 jam yang lalu

Direktur Rumah Sakit RI Tewas Akibat Serangan Israel, Komisi I DPR: Kejahatan Luar Biasa!

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta mengecam keras serangan udara Israel…

9 jam yang lalu

Sikap Kritis Legislator Perempuan soal Tragedi 1998 Perkuat Narasi Pembelaan Terhadap Korban Kekerasan Seksual

MONITOR, Jakarta - Kritik yang disampaikan sejumlah anggota DPR, terutama legislator perempuan, terhadap pernyataan Menteri…

10 jam yang lalu

Soroti Kasus Megakorupsi Proyek Fiktif Telkom Rp 431 M, DPR: Perampokan Terang-terangan!

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam menyoroti soal skandal korupsi proyek…

11 jam yang lalu

Puan Pimpin Rapat Paripurna DPR Persetujuan Uji Kelayakan Calon Deputi Gubernur BI

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin Rapat Paripurna ke-22 Masa Persidangan IV…

12 jam yang lalu

BP Haji Kawal Komitmen Bersama Arab Saudi termasuk Wacana Kampung Haji

MONITOR, Jeddah - Pertemuan bilateral antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi yang digelar…

12 jam yang lalu