BERITA

Datangi Sekwan DPRD DKI, Politisi Golkar Ini Kembalikan Uang Negara

MONITOR, Jakarta – Mantan Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019, Ashraf Ali, mendatangi Sekretariat Dewan (Sekwan) DPRD DKI Jakarta untuk mengembalikan uang negara dari kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas bimbingan tekhnis (Bimtek).

Menurut pengakuan Ashraf, pihaknya mengembalikan uang negara karena diduga terdapat kelebihan bayar biaya perjalanan dinas saat bimbingan teknis (Bimtek) anggota DPRD DKI Jakarta ke Malang, tahun lalu. Dia menganggap, uang negara itu bukan haknya karena dia absen sehari saat perjalanan dinas selama tiga hari itu.

“Saya akan mengembalikan biaya perjalanan dinas sebesar Rp 4,15 juta ke Sekretaris DPRD DKI Jakarta sesuai surat yang saya dapatkan dari Sekwan. Ini perjalanan dinas bimtek ke Malang tahun lalu,” ujarnya di Gedung DPRD, Jakarta, Senin (29/6).

Diakuinya, dia telah melaporkan tidak mengikuti bimtek pada hari pertama ke sekretariat DPRD DKI Jakarta. Namun, katanya, biaya perjalanan dinas itu telah ditransfer sebelumnya melalui rekeningnya sehingga bercampur dengan tabungannya yang lain.

“Dari sekian kali bimtek, baru kali itu saya tidak ikut karena ada urusan partai yang tidak bisa ditinggalkan. Karena ini bukan hak saya, walaupun saya nggak tahu kapan dikirimnya, saya kembalikan saja. Karena sekwan telah kelebihan bayar untuk saya,” katanya.

Menurutnya, sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019 ainnya pun mendapat surat serupa dari sekretariat DPRD DKI Jakarta untuk segera mengembalikan kelebihan bayar itu. Dia mengungkapkan, anggaran negara yang harus dikembalikan itu mencapai Rp 157,6 juta yang terbagi kepada beberapa anggota DPRD DKI Jakarta saat itu.

“Jumlahnya cukup besar, mencapai total Rp 157, 626, 644. Ada yang mantan anggota DPRD DKI Jakarta seperti saya, ada juga anggota DPRD DKI Jakarta yang aktif saat ini. Nominalnya beragam, ada yang sekitar 4 juta, ada juga yang sampai 13 juta sekian. Satu orang bisa beberapa kali kelebihan bayar,” pungkasnya.

Recent Posts

Komnas Haji Pertanyakan Urgensi Perluasan Kewenangan OJK Awasi Dana Haji

MONITOR, Ciputat – Komnas Haji mempertanyakan dasar hukum, urgensi, serta landasan filosofis dan sosiologis dari…

2 jam yang lalu

Outlook Ketenagakerjaan 2026 Petakan Tantangan dan Proyeksikan Jutaan Peluang Kerja

MONITOR, Jakarta — Outlook Ketenagakerjaan 2026 yang disusun Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang Ketenagakerjaan)…

3 jam yang lalu

Komisi III DPR Desak Pelaku Penyekapan Perempuan Segera Ditangkap dan Dijerat Pasal Berlapis

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak kepolisian segera menangkap dan memproses…

3 jam yang lalu

66 Persen Jemaah Indonesia Telah Kembali ke Tanah Air

MONITOR, Makkah - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menyampaikan bahwa proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari…

4 jam yang lalu

Bedah Buku di Munas-Konbes NU 2026, Gus Hery Tegaskan Kesiapan Mengabdi untuk Masa Depan PBNU

MONITOR, Kediri – Forum bedah buku dalam rangka pelaksanaan Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar…

17 jam yang lalu

Sambangi UID, Senator Jihan Fahira Ajak Mahasiswa Kawal Demokrasi Substantif dan Etika Berbangsa

MONITOR, Depok – Anggota DPD RI, Jihan Fahira, mengajak mahasiswa untuk berperan aktif mengawal kehidupan…

21 jam yang lalu