PDIP Minta Kader Kepala Daerah Aksi Nyata wujudkan Kedaulatan Pangan di Tengah Pandemi

MONITOR, Jakarta – Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kelautan dan Perikanan, Prof. Rokhmin Dahuri mengingatkan pentingnya kebijakan politik ekonomi dalam mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia. Guru besar fakultas perikanan dan ilmu kelautan IPB itu mencontohkan kebutuhan protein hewani masyarakat yang selama ini terlalu bertumpu pada daging sapi harus mulai dikurangi dengan pemenuhan protein dari ikan laut yang potensinya banyak dimiliki Indonesia.

“Kenapa kebutuhan protein kita sangat bergantung pada daging sapi yang banyak diimpor, padahal secara ilmiah kandungan protein justru lebih baik dan lebih sehat ada pada ikan. Kita harus mulai mendorong kesana untuk memperkuat pangan kita sekaligus mengoptimalkan potensi kelautan dan perikanan yang kita miliki,” katanya saat memberikan keynote speaker kegiatan webinar peringatan Bulan Bung Karno 2020 DPP PDI Perjuangan dengan tema “Kedaulatan Pangan” Selasa (23/6/2020).

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu menegaskan sebagai negara maritim dan agraris tropis terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi sangat besar untuk berdaulat pangan, dan bahkan feeding the world (pengekspor pangan utama).

Untuk itu, dalam upaya menjaga ketahanan di tengah pandemi covid-19 saat ini, ia mengatakan bahwa Ketua Umum Megawati Soekarno Putri telah meminta kader PDIP menjalankan dan memperjuangkan aksi nyata mewujudkan ketahanan pangan melalui berbagai Langkah diantaranya :

Pertama, Menjaga supaya produsen bahan pangan (petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan peternak) di seluruh wilayah NKRI tetap melakukan aktivitas produksinya. “Program Pemerintah Pusat telah menyalurkan berbagai program bantuan langsung kepada masyarakat seperti BLT Rp 300.000/KK/bulan, sarana produksi (benih dan pupuk) seharga Rp 300.000/KK/bulan, dan paket sembako seharga Rp 200.000/KK/bulan untuk 2,7 juta petani miskin,” terangnya.

“Kepala Daerah dari PDIP bersama 2 pilar partai lainnya harus memastikan paket bantuan diatas tepat sasaran dan tepat waktu; evaluasi apakah jumlah paket bantuan itu sudah mencakup semua KK yang berhak; apakah jumlah dan mutu paket bantuan itu cukup manusiawi; apakah paket bantuan itu juga untuk nelayan, pembudidaya ikan, dan peternak; dan tiga pilar partai melaksanakan kekurangannya,” tambahnya.

Kedua, menjaga supaya industri pengolahan hasil pertanian, peternakan, dan perikanan tetap melakukan aktivitas processing nya dan tetap membeli bahan (komoditas) pangan dari UMKM produsen on-farm (petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan peternak) dengan harga yang tetap menguntungkan produsen, meskipun lebih kecil ketimbang di masa normal.

“Kepala Daerah PDIP dan dua pilar partai lainnya harus membantu karyawan yang mengalami penurunan upah, sehingga tidak mencukupi kebutuhan layak minimum; dan melakukan musyawarah sebagai penengah hubungan antara perusahaan dan karyawan,” ujar Rokhmin.

Ketiga, Penguatan dan pengembangan pemasaran komoditas dan produk pangan di dalam negeri. “Program Pemerintah Pusat: (1) mengizinkan kendaraan pengangkut komoditas pangan tetap bisa mengangkut komoditas dari sentra (daerah) produsen ke konsumen (pasar) di dalam wilayah, antar wilayah, maupun ke pelabuhan/bandara ekspor; dan (2) menetapkan dan membangun terminal komoditas pangan sebagai zona netral (dari Covid-19) di daerah produsen dan daerah tujuan,” katanya.

“Kepala Daerah PDIP bersama 2 pilar partai hatus mendorong milenials untuk membuka usaha kuliner, dan perdagangan komoditas pangan secara online (daring); dan membantu upaya pemerintah pusat diatas,” tambahnya.

Keempat, Bupati PDIP bersama dua pilar partai lainnya mendorong dan memfasilatasi rakyatnya untuk membudidayakan: (1) tanaman pangan lokal; (2) hortikultur (sayuran, buah-buahan, rempah, dan tanaman herbal); (3) ikan, moluska, krustasea, dan biota perairan lainnya; dan (4) hewan ternak di pekarangan masing-masing, tanah negara idle, atau tanah milik yang idle (belum tergarap) sesuai dengan kondisi agroklimat di wilayahnya. “Libatkan Perguruan Tinggi, praktisi, penyuluh, LSM, dan tokoh masyarakat di dalam aplikasi teknologi dan model manajemennya,” pungkas Rokhmin Dahuri.