MONITOR, Jakarta – Anggota Komosi IX DPR RI Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay menyarankan agar pemerintah untuk menindaklanjuti seluruh masukan baik yang disampaikan DPR, KPK maupun masyarakat terkait penyelenggaraan program kartu Prakerja.
Hal itu menanggapi terkait temuan lembaga anti rasuah yang setidaknya menemukan permasalahan dalam 4 aspek sehingga pemerintah perlu melakukan perbaikan dalam implementasi program yang dirilis di tengah pamdemi covid-19 beberapa waktu kemarin.
“Pandangan, masukan, dan kritikan yang disampaikan dinilai sangat penting,” kata Saleh kepada wartawan, Jumat (19/6).
Ia mengatakan tidak hanya dari sisi rekrutmen peserta, tetapi juga menyangkut penunjukan platform, materi dan kurikulum, modul pelatihan, metode dan sistem pembelajaran, link and match dengan dunia usaha, dan hal-hal lain yang bersifat teknis.
Tidak hanya itu, program ini juga menyisakan masalah dari sisi pengawasan. Sebab, dalam pelaksananya diberikan kepada PMO (program managment officer) yang berada di bawah menko perekonomian.
“Sementara, PMO tersebut tidak memiliki mitra kerja di DPR. Agak kesulitan jika diundang untuk rapat,” papar wakil ketua fraksi PAN itu.
Dengan demikian, imbuh dia, apa yang disampaikan KPK sudah menjawab sebagian pertanyaan masyarakat. Ini adalah bagian dari program pencegahan yang dilakukan KPK.
Walaupun, kata Saleh, sudah terlaksana tiga angkatan, namun temuan KPK ini tetap aktual dan layak untuk ditindaklanjuti.
“Dari awal, saya telah menyuarakan agar kartu prakerja tersebut dihentikan. Anggarannya, bisa direalokasi untuk kebutuhan bantuan sosial di masa pandemi ini. Dengan begitu, masyarakat dapat merasakan manfaatnya lebih luas,” pungkas legislator dari Dapil Sumut II itu.
