MONITOR, Jakarta – Ditengah pandemi virus corona, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon menilai RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) tidak urgen untuk dibahas. Ia justru menilai, munculnya RUU HIP ini memperkeruh suasana dan menyebabkan pertengkaran terkait ideologi.
“RUU ini tak punya urgensi sama sekali. Kita saat ini sedang menghadapi bencana pandemi Covid-19. Namun, dengan munculnya RUU ini, kita kembali bertengkar soal ideologi, kotak pandora yang sebenarnya secara formil sudah kita tutup sejak lama,” ujar Fadli Zon dalam keterangannya, yang dilansir MONITOR, Kamis (18/6).
Masyarakat Indonesia, kata Fadli Zon, justru saling curiga terhadap keberadaan RUU ini hingga muncul isu adanya kepentingan kaum komunis yang disusupkan dalam pembahasan RUU HIP ini.
“Jadi, alih-alih mempersatukan, RUU ini malah bisa membuka luka-luka lama sejarah dan akhirnya memecah belah. Sebagian masyarakat curiga RUU ini digunakan untuk menyusupkan kepentingan kaum komunis atau PKI yang sudah dilarang,” tandas Ketua BKSAP DPR RI ini.
Apalagi, tidak dicantumkannya TAP MPRS No. XXV/1966 tentang Pembubaran PKI sebagai konsideran, menurutnya semakin memupuk penolakan sebagian masyarakat. Meski pembahasannya sudah ditunda, ia berharap RUU HIP ini tidak lagi diteruskan.
“Saya kira pembahasan mengenai RUU HIP tak perlu lagi diteruskan. Jika ada yg ingin memperkuat pelembagaan BPIP, sebaiknya dibuat saja undang-undang tentang BPIP, jangan malah bikin undang-undang mengenai Pancasila,” tegasnya.
