Bangun Ekonomi Kelautan, Rokhmin Dahuri: Jangan Malas Membina Rakyat

MONITOR, Jakarta – Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof. Rokhmin Dahuri mengatakan sektor ekonomi kelautan memiliki peran penting menjadi Motor Penggerak Perekonomian Nasional di Tengah Pandemi Covid-19 yang saat ini tengah melanda dunia termasuk Indonesia.

“Indonesia mempunyai potensi produksi perikanan terbesar di dunia, sekitar 113,5 juta ton per tahun yang mencakup perikanan budidaya 100 juta ton dan perikanan tangkap sebesar 13,5 juta ton. Hingga 2019 baru diproduksi sebanyak 14 juta ton ikan atau sebesar 12,3%. Adapun untuk penyerapan tenaga kerja di sektor kelautan dan perikanan, saat ini ada 6,31 juta tenaga kerja langsungi. Sementara tenaga kerja tidak lansung di sektor industri hulu-hilir kelautan dan perikanan sebanyak 9,2 juta orang,” katanya saat menjadi narasumber pada acara Webinar Agro Maritim Academy ‘Strategi Sektor Perikanan dan Kelautan Menjadi Motor Pengegrak Perekonomian Nasional di Tengah Pandemi Covid-19’. Selasa (2/6/2020).

Ketua Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) yang saat ini menjadi ketua dewan penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan itu menegaskan bahwa ekonomi kelautan atau marine economy merupakan kegiatan yang berlangsung di wilayah pesisir, dan lautan, kegiatan ekonomi di darat (lahan atas) yang menggunakan SDA dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan umat manusia.

“Ekonomi kelautan bukan hanya ikan, udang dan kekerangan tapi seluruh aktivitas kelautan. Kabar baiknya kita baru manfaatkan potensi kelautan itu baru sekitar 22%,” ujarnya.

Saat ini, lanjut Ketua DPP PDIP Perjuangan Bidang Kelautan dan Perikanan itu, usaha perikanan Indonesia masih didominasi oleh pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang mencapai 98% dimana pengucuran kredit kepada UMKM masih sangat terbatas.

Adapun masalah utama dalam pengembangan ekonomi kelautan ungkap Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu
ada di pengolahan dan perdagangan ikan. Namun anggaran dari Kementerian Keuangan untuk pengolahan dan perdagangan ikan di tengah pandemi Covid-19 justru kecil hanya Rp 36,7 miliar, sedangkan untuk PSDKP sebesar Rp 106,48 miliar. 

Meski demikian, Rokhmin mengajak kepada seluruh komponen bangsa, utamanya jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk bekerja keras, cerdas dan ikhlas, agar semua bisnis di seluruh rantai pasok sektor kelautan dan perikanan berjalan baik.

“Kita ingin Indonesia ini nilai ekspor perikanannya terbesar kedua di dunia. Sekarang ini kita keempat belas. Terus kita harus menjadi produsen akuakultur dunia. Kita jangan malas membina rakyat, jadikan rakyat sebagai pelaku utama. Untuk nelayan, pastikan nelayan sendiri yang punya kapal,” tegasnya.