Categories: HEADLINEPARLEMEN

Reses, Politisi Demokrat Akan Plototi Penyaluran BLT Dana Desa

MONITOR Jakarta – Anggota DPR RI Irwan terus mendorong Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) untuk segera menyalurkan semua bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa bagi masyarakat terdampak Covid-19, terutama untuk di Kalimantan Timur (Kaltim).

Pasalnya, sambung dia, berdasarkan surat Kemendes PDTT No.1124/KU.00.02/V/2020 dari tujuh kabupaten penerima BLR, baru Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) yang sudah tersalurkan 100 persen.

“Dalam masa reses ini, saya terus melakukan pengawasan terhadap jalannya penyaluran BLT Dana Desa yang merupakan komitmen realokasi anggaran Kemendes PDT dalam rapat beberapa bulan lalu, fungsi BLT ini meringankan keluarga penerima manfaat (KPM) akibat dampak Covid-19,” kata Irwan dalam keterangan tertulisnya, Senin (1/6).

Masih dikatakan dia, merujuk pada data penyaluran BLT Dana Desa di Kaltim, tercatat ada 841 desa yang berhak menerimanya. Dengan daerah sebaran, yakni Paser 139 desa, PPU 30 desa, Kutai Kartanegara (Kukar) 193 desa, Kutai Timur (Kutim) 139 desa, Berau 100 desa, Kutai Barat (Kubar) 190 desa, dan Mahakam Ulu (Mahulu) 50 desa.

Dari data tersebut, imbuhnya, untuk di Kabupaten Paser baru ada 77 desa tersalurkan (55,40 persen), PPU sudah 100 persen, Kukar sudah ada 152 desa (78,76 persen), dan Kutim sudah ada 88 desa (63,31 persen). Kemudian, di Berau sudah ada 67 desa (67 persen), Kubar sudah ada 151 desa (79,47 persen), dan Mahulu sudah ada 30 desa (60 persen) yang tersalurkan BLT Dana Desa-nya.

“Saya terus mendorong agar penyaluran ini lebih cepat, karena melihat progres dari Kemendes PDTT untuk beberapa kabupaten masih kurang dari target atau belum mencapai 100 persen tersalurkan, kecuali Kabupaten PPU,” ujar wakil sekertaris jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat itu.

Ia menjelaskan, untuk kepala keluarga (KK) penerima bantuan itu dimasing-masing kabupaten yakni, Paser sebanyak 5.846 KK, PPU sebanyak 2.380 KK, kemudian Kukar sebanyak 13.963 KK, lalu Kutim sebanyak 6.756 KK, Berau sebanyak 3.524 KK, Kubar sebanyak 11.089 KK, dan terakhir Mahulu sebanyak 2.380 KK.

“Saya harap masyarakat terus mengawasi jalannya penyaluran ini, sehingga BLT ini diterima masyarakat Kaltim. Dalam reses ini saya masih mengidentifikasi masalah-masalah serta kendala kenapa terjadi pelambatan penyaluran BLT ini, nanti informasinya saya sinkronkan dan saya minta penjelasan kepada Menteri Desa dan PDT,” sebut legislator asal Kaltim ini.

Untuk diketahui, besaran BLT Dana Desa yang diterima masing-masing kabupaten di Kaltim, yakni Paser sebesar Rp3,5 miliar, PPU sebesar Rp1,4 miliar, Kukar sebesar RP8,3 miliar, Kutim sebesar Rp4 miliar, Berau sebesar Rp2,1 miliar, Kubar sebesar Rp6,6 miliar, dan Mahulu sebesar Rp1,4 miliar.

“Saya akan mendesak Kemendes PDTT agar melibatkan universitas di daerah dalam pengawasan bantuan langsung tunai (agar lebih maksimal dan benar-benar tepat sasaran),” tandasnya.

Recent Posts

Panen 88 Hari, Demplot Padi Organik di Subang Tingkatkan Produktivitas hingga Tiga Kali Lipat

MONITOR, Subang – Demplot budidaya padi organik di kawasan Lembur Pakuan, Desa Sukasari, Kecamatan Dawuan,…

3 jam yang lalu

DPR Dukung Aksi Jerhemy Nemo Tebang Sawit Ilegal, Dorong Gerakan Penghijauan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan memuji aksi penghijauan yang dilakukan…

19 jam yang lalu

Legislator Soroti Dugaan Klaim Fiktif JKN, Dorong Agar Diusut Tuntas karena ‘Rampok’ Uang Rakyat

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menyoroti dugaan praktik klaim fiktif Jaminan…

20 jam yang lalu

Evaluasi Haji Embarkasi Banjarmasin, Menhaj Utamakan Istithaah Kesehatan Hingga Nol Toleransi Pelanggaran

MONITOR, Banjarbaru - Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) RI Mochamad Irfan Yusuf menegaskan bahwa evaluasi…

20 jam yang lalu

Perkuat Ekosistem Transportasi Berkelanjutan, Jasa Marga Dukung Implementasi Biosolar B50 di Rest Area KM 57A

MONITOR, Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk memperkuat perannya dalam mendukung ekosistem transportasi berkelanjutan…

20 jam yang lalu

Sikapi Penyesuaian BPIH 2027, Menhaj Tekankan Efisiensi Tanpa Turunkan Kualitas Layanan

MONITOR, Banjarbaru - Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) RI Mochamad Irfan Yusuf menyampaikan bahwa Biaya…

21 jam yang lalu