Kerusuhan di AS, Komisi I DPR Minta KBRI Pastikan Keamanan WNI

MONITOR, Jakarta – Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat (AS) perlu meredam gejolak chaos dengan memastikan perbedaan perlakukan tidak terjadi di negara Pam Sam tersebut.
Aksi protes muncul akibat kematian warga kulit hitam George Floyd di tangan aparat kepolisian.
“Begara Pam Sam itu, memiliki Declaration of Independence, sebagai bagian dari sejarah terbentuknya negara Amerika Serikat yang memuat poin-poin dan dijadikan dasar dari sebuah kekuatan bagi kebebasan umat manusia yaitu Hak Asasi Manusia (HAM),” kata Meutya dalam keterangan tertulisnya, Minggu (31/5).
Menurut dia, bila pemerintah AS tidak menangani dengan cepat dan tapat, dikhawatirkan akan menjadi contoh kurang baik bagi negara lain.
“Ini penting karena _unrest_ yang terjadi di AS tentu mendapat perhatian dunia, dikhawatirkan akan menjadi contoh kurang baik bagi negara lain,” paparnya.
Pada kesempatan itu, politikus Golkar itu juga meminta pemerintah dalam hal ini perwakilan RI di Amerika Serikat untuk memastikan keselamatan para WNI di sana.
“Pemerintah Indonesia melalui Perwakilan Indonesia di AS harus memastikan dan mengikuti dari dekat perkembangan di AS menyusul aksi kerusuhan yang terjadi di sejumlah kota di AS. Apalagi ini punya potensi semakin meluas,” sebut dia.
Ia juga meminta dalam upaya perlindungan WNI di AS, perwakilan pemerintah RI untuk menghubungi WNI secara acak untuk memastikan kondisi keamanan mereka. 
“Terus berikan informasi melalui website resmi maupun hotline atau aplikasi yang dimiliki oleh Kemlu RI untuk memberikan kondisi dan informasi secara update.”
“Sekaligus juga memberikan imbauan agar WNI di sana, sebisa mungkin untuk tidak keluar rumah hingga situasi aman terkendali,” pungkas Meutya.