Sambut New Normal, DPR Berharap Masyarakat Patuhi Protokol Kesehatan

MONITOR, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Aziz Syamsuddin, mengapresiasi langkah Pemerintah menerapkan New Normal Life atau Pola Hidup Baru.

Menurutnya, hal ini menjadi tantangan untuk mengembalikan kemerdekaan individu untuk tetap berkarya, dengan tetap menyesuaikan realitas yang ada, yakni mematuhi Protokol Kesehatan.

“Selama dunia belum menemukan obat atau vaksin untuk Covid-19, kita mungkin harus menyesuaikan diri dengan ‘New Normal Life’. Cara baru untuk hidup dan menjalani kehidupan, pekerjaan, dan interaksi kita dengan orang lain dengan tetap mematuhi anjuran Protokol Kesehatan,” kata Aziz saat di temui di Gedung Parlemen, Senayan, Kamis (28/5).

Ia berpandangan, konsep New Normal Life tentu bukan hal yang baru dalam kehidupan manusia. Dari waktu ke waktu seraya adanya perubahan, seperti krisis ekonomi misalnya. Di masa lalu, imbuh dia, istilah ini telah digunakan dalam berbagai konteks lain untuk menyiratkan bahwa sesuatu yang sebelumnya tidak normal telah menjadi biasa.

“New Normal Life adalah dalam konteks berkegiatan sehari-hari; Kegiatan Ekonomi, Pekerjaan, Produksi-Distribusi, Belajar-mengajar dan lain lain. Maka ‘New Normal Life’ adalah menyesuaikan dan berinovasi dengan situasi yang ada,” sebut politikus Golkar itu.

“Mematuhi aturan sehingga terjalin kerjasama baik penerapannya sehingga akan mampu untuk saling melindungi,” jelasnya.

Pada akhirnya, kata Aziz, setiap individu perlu mempersiapkan diri untuk hal terbaik sambil mengantisipasi segala resiko yang ada.

Sehingga, New Normal Life dalam konteks kesehatan perlu di sadari bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab untuk saling melindungi, mulai dari melindungi diri sendiri, keluarga dan masyarakat sekitar.

“Kuncinya adalah kesadaran yang lebih mendalam. Kita sebagai masyarakat perlu mendukung perjuangan para dokter dengan cara menjaga diri kita sendiri dengan menjalankan segala presedur protocol kesehatan,” pungkas mantan Ketua Komisi III DPR itu.