POLITIK

Data Pemilih Bocor, Pengamat: Rombak Total Komisioner KPU

MONITOR, Jakarta – Jutaan data penduduk Indonesia diduga bocor beredar viral di media sosial. Data tersebut disinyalir data pemilih tetap (DPT) yang dimiliki KPU RI. Akun Twitter @underthebreach pada Jumat (22/5/2020), memposting pengakuan akan menampilkan 2,3 juta data kependudukan Indonesia dan pemilihan umum.

Menanggapi hal tersebut, direktur eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mendesak seluruh komisioner KPU RI diberhentikan sebagai bentuk kelalaian menjaga keamanan data personal pemilih.

“Jika benar ada kebocoran data personal, bukan data terbuka, maka ini jelas kelalaian luar biasa, karena menyangkut keamanan data sekaligus integritas KPU sebagai penyelenggara Pemilu, seluruh komisioner tersisa KPU RI sebaiknya diberhentikan sebagai bentuk tanggungjawab negara pada penduduk” katanya.

Dedi menilai, bocornya data pemilih mengindikasikan negara gagal menjamin privasi warga negara. Menurutnya, bukan tidak mungkin jika sistem keamanan data terkait hasil Pemilu juga terancam mudah diretas.

“Ini mengkhawatirkan pada dua hal, data privat warga negara yang berpotensi disalahgunakan, dan masalah integritas hasil Pemilu yang tidak terjamin valid karena terbukti mereka mudah disusupi kejahatan data” terang pengajar komunikasi politik Universitas Telkom ini.

Lebih lanjut, menurut Dedi hal ini bukan kali pertama KPU bermasalah, ia menyebut kasus penyuapan yang libatkan salah satu komisioner juga menambah alasan perlunya perombakan total di struktur KPU.

“Dari total komisioner, dua sudah diberhentikan karena perbuatan tercela, terkait penyuapan dan manipulasi hasil pemilihan, sementara mereka bekerja secara kolektif, dan sekarang terbukti gagal menjaga data, maka pilihan baiknya tentu dengan mengganti seluruh komisioner, agar komisioner baru miliki waktu yang cukup menghadapi Pemilu 2024” lanjutnya.

“Kualitas hasil pemilihan hanya mungkin dicapai dengan lebih dulu menentukan komisioner yang juga berkualitas, jangan sampai KPU selalu mendapat maklum setelah apa yang mereka kerjakan terbukti lalai,” pungkas Dedi.

Recent Posts

Spesial Hari Santri, Kemenag Buka Pendaftaran Diklat Online Pembuatan Konten Medsos dan AI

MONITOR, Jakarta - Pusat Pengembangan Kompetensi (Pusbangkom) SDM Kementerian Agama membuka pendaftaran diklat online pembuatan…

6 jam yang lalu

Akad Massal KUR 800.000 Debitur Digelar, Menteri UMKM Optimistis Lapangan Kerja Makin Luas

MONITOR, Surabaya - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian,…

8 jam yang lalu

Pemerintah Akan Putihkan Tunggakan BPJS, DPR: Harus Berkeadilan dan Bebas Fraud

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, memberikan pandangannya terkait rencana…

9 jam yang lalu

Timor Leste Tuntaskan Analisis Risiko Impor 2025! Peluang Ekspor Unggas Indonesia Makin Meningkat

MONITOR, Jakarta - Proses Import Risk Analysis (IRA) yang dilakukan delegasi Ministry of Agriculture, Livestock,…

10 jam yang lalu

Pemerintah Tambah Anggaran untuk BLT, DPR: Perkuat UMKM dan Ekonomi Kerakyatan

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI, Charles Meikyansah menyambut baik langkah pemerintah mengalokasikan…

10 jam yang lalu

Jasa Marga Raih Predikat Tertinggi di APQO 2025, Bukti Nyata Sinergi Inovasi Korporasi dengan Asta Cita Presiden Prabowo

MONITOR, Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk kembali mengukir prestasi internasional yang sekaligus menjadi…

12 jam yang lalu