Politikus Demokrat Minta Pemerintah Jangan Bikin Wacana yang Membingungkan Publik

MONITOR, Jakarta – Anggota DPR RI dari Fraksi Demokrat, Didik Mukrianto, mengatakan bahwa perilaku dan ucapan seorang pemimpin selalu akan menentukan perilaku masyarakatnya.

Oleh karena itu, ia meminta agar pemerintah merapatkan barisan, menertibkan ego sektoral di Kementerian dan Kelembagaan yang belum punya visi yang sama dalam penanganan Covid-19.

Hal itu menanggapi pernyataan Presiden Jokowi yang menyatakan bahwa tidak ada pelonggaran PSBB hingga dua pekan kedepan. Akan tetapi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengusulkan agar usia di bawah 45 tahun dapat beraktifitas di luar rumah di tengah pandemi Covid19. Termasuk, pelonggaran aktifitas transporasi hingga menimbulkan penumpukan penumpang.

“Stop dan sudahi wacana-wacana dan pernyataan-pernyataan yang menimbulkan spekulasi publik yang tidak perlu. Ada kalanya diam itu emas, dari pada berwacana tapi membingungkan dan menimbulkan ketidakpastian, bahkan berpotensi melahirkan kegaduhan atau kekacauan,” kata Didik kepada wartawan, di Jakarta, Selasa (19/5).

Sebaiknya, imbuh dia, pemerintah menyusun perencaan yang baik, utuh, dan terintegrasi dalam penanganan Covid-19 ini. Buatlah rod maps tunggal untuk dipedomani bersama.

“Pastikan eksekusi dan pelaksanaannya akuntabel dan eksekutabel dari tingkat atas hingga daerah. Pastikan juga seluruh organ dan pejabat pemerintah menjalankannya,” sebut anggota komisi III DPR RI itu.

Tidak hanya itu, doktor di bidang ilmu hukum Universitas Trisakti ini pun mengingatkan setiap keputusan yang dikeluarkan haruslah objektif, pasti/firm, serta terang dan jelas. Sebab, ujarnya, di saat sulit seperti sekarang ini direction pemerintah dan pemimpin yang akan menentukan.

“Jadilah pemimpin yang bijak dan tanggap ing sasmito, jangan asal berwacana yang bisa membingungkan. Bisa bayangkan, kalau rakyat bingung, punya pemahaman dan persepsi sendiri-sendiri, serta bergerak sendiri-sendiri, apa yang akan terjadi?”

“Kalau sampai rakyat distrust kepada pemimpinnya, kepada pemerintahnya, maka Indonesia akan bisa menghadapi krisis yang lebih dalam dan berkepanjangan,” pungkasnya.