MONITOR, Jakarta – Kalangan DPRD DKI Jakarta meminta anggaran ratusan miliar yang ada di pos Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI dicoret demi kepentingan penanganan pandemi Covid-19. Permintaan tersebut terlontar saat Komisi C DPRD DKI Jakarta menggelar rapat kerja dengan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI di Gedung DPRD Jumat (15/5)
Menurut anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Jupiter, ditengah kondisi pandemi Covid-19
terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi, sebaiknya anggaran yang dianggap tidak mendesak agar dialihkan untuk penanganan wabah Covid-19.
“Saya mempertanyakan di Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, ada pengadaan pembelian tanah untuk ruang terbuka hijau di wilayah DKI Jakarta sebesar Rp 374.059.844.998
Dan juga ada pengadaan tanah pengadaan tanah Bina Marga sebesar Rp 346.482.000.000. Sebaiknya dialihkan saja,” ujar Jupiter.
“Kalo beli lahan untuk kepentingan Covid-19, saya kira tidak masalah, tapi masih banyak lahan yang dibeli oleh pertamanan tidak dimaksimalkan. Sedangkan dari kami dari DPRD DKI saja merelakan anggaran untuk kunjungan kerja (kunker) dan kegiatan alat kelengkapan dewan lainnya sebesar Rp 256 miliar dihibahkan untuk penanganan covid-19,” sambungnya.
Dijelaskan politisi muda Partai NasDem ini, pandemi Covid-19, sangat terhadap APBD DKI. Dimana APBD DKI anjlok hampir 50 % dari 87,95 triliun menjadi 44,66 triliun.
“Saya ingin relokasi anggaran fokus untuk urusan penanggulangan Covid dan anggaran kesehatan, termasuk untuk anggaran KJP,” terangnya.
Dikatakan Jupiter, dengan anjloknya APBD dirinya khawatir akan mempengaruhi pengurangan anggaran untuk KJP atau anggaran kesehatan.
“Ini dampaknya sangat besar untuk rakyat kecil, marilah sekarang kita pikirkan anggaran untuk kebutuhan masyarakat yang lebih prioritas, mengingat skrg anggaran pendapatan turun kurang lebih sebesar 53%,” imbuhnya.
