Sempat Protes, Warga Warakas Akhirnya Dapat Bansos dari Kemensos

MONITOR, Jakarta – Setelah sempat melakukan aksi protes, Warga di Kelurahan Warakas, Jakarta Utara, akhirnya bisa menikmati batuan sosial (bansos) tahap pertama dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos).

Bantuan tersebut bukan terlambat datang, namun karena sebelumnya warga di Kelurahan Warakas hanya menerima 9 paket sembako dari Kemensos di awal bulan Mei lalu.

Lurah Warakas, Makhrus Nugroho, mengatakan LMK Kelurahan Warakas beserta segenap RT dan RW sempat mendatangi kantor Walikota Jakarta Utara dan menjadi viral di medsos serta dibahas di salah satu Stasiun TV, akhirnya bansos dari Kemensos hari ini, didistribusikan ke warga Warakas sebanyak 6836 paket sembako.

“Alhamdulillah akhirnya warga Kelurahan Warakas memperoleh bantuan dari Presiden melalui Kemensos untuk warga kelurahan warakas sebanyak 6836 bingkisan,” ujarnya.

Menurut Makhrus, sembako tersebut didistribusikan langsung ke 14 RW yang ada di Kelurahan Warakas, selanjutnya didistribusikan ke setiap RT agar langsung diserahkan ke setiap warga penerima yang terkena dampak Covid-19.

“Ucapan terima kasih ditujukan kepada pemerintah pusat maupun daerah melalui Kemensos dan Dinsos. Semoga bantuan tersebut dapat memberikan manfaat dan kecukupan bagi warga yang terdampak Covid-19,” harapnya.

Ucapan terima kasih juga disampaikan Ketua RtT 01/01 Kelurahan Warakas, Sujarwo. “Terima kasih kepada pemerintah yang telah merealisasikan bantuan sembako bagi warga. Bantuan langsung kami didistribusikan ke warga,” terangnya.

Suwarji, warga RT 01/01 penyandang disabilitas penerima paket sembako menuturkan, selama pandemi Covid-19 berlangsung, dirinya merasakan kesulitan untuk membeli sembako.

“Sebagai penyandang disabilitas, saya merasa kesulitan untuk membeli sembako, paling-paling saya hanya mengharapkan bantuan-bantuan dari pemerintah maupun warga yang peduli,” ungkapnya.

Dengan adanya bantuan dari pemerintah, dirinya merasa berterima kasih sekali. Namun saya hanya meminta agar memperbaiki data penerima bantuan dengan memprioritaskan warga tak mampu.