Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Sidang Paripurna bersama Ketua DPR RI Puan Maharani/ foto: Instagram
MONITOR, Jakarta – Pimpinan DPR RI akhirnya menyetujui Perppu 01/2020 dan menetapkannya sebagai Undang-undang (UU). Nantinya, ini menjadi landasan hukum bagi pemerintah untuk menangani ancaman dampak Covid-19 bagi masyarakat dan perekonomian serta stabilitas sistem keuangan.
Terkait hal ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengapresiasi keputusan pimpinan DPR dalam sidang paripurna pengambilan keputusan tingkat dua yang digelar pada Selasa, 12 Mei 2020 kemarin.
“Terimakasih kepada seluruh pimpinan dan anggota DPR RI atas kerja keras untuk pembahasan dan persetujuannya dalam suasana ancaman Covid-19,” ujar Sri Mulyani dalam keterangannya yang dilansir MONITOR, Rabu (13/5).
Ia berharap, hadirnya UU ini akan membantu pemerintah bersama DPR dan masyarakat luas untuk bersama-sama mengatasi pandemi virus Corona.
“Semoga langkah bersama Pemerintah dan DPR RI beserta seluruh komponen masyarakat Indonesia untuk mengatasi pandemi Covid-19 mendapat tuntunan jalan yang mudah dan diberkahi serta ridho dari Allah SWT,” kata Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia itu.
“Karena sesungguhnya dalam setiap kesulitan selalu ada kemudahan. Bismillahir rahmanir rahim, Insyallah kita jalankan amanat Perppu dengan iktikad baik, bersih, akuntabel, adil dan transparan,” sambungnya.
MONITOR, Jakarta - Komisi III DPR RI mendorong agar Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian terus memacu pengembangan industri alat olahraga dalam negeri karena sektor…
MONITOR, Jakarta - Suasana hangat menyelimuti Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (20/9/2025). Di tengah…
MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa organisasi masyarakat (ormas) Islam merupakan instrumen…
MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira menegaskan bahwa proyek…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama (Kemenag) mendorong percepatan terbentuknya Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren. Direktur Jenderal…