MONITOR, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar mengingatkan Presiden Jokowi untuk mengontrol secara ketat dan langsung terkait implementasi kebijakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease-2019 (Covid-19).
Terutama, sambung dia, perihal mengenai moneter, yang menyangkut dengan Menteri Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Saya sampaikan sendiri ke bapak Presiden, Pak Presiden sendiri langsung yang harus mengontrol terutama dalam hal penanganan keuangan, penanganan moneter, tanggung jawab Menteri Keuangan, tanggung jawab BI, tanggung jawab OJK, harus dalam pengawasan Presiden langsung,” kata Muhaimin dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, dimuat Minggu (10/5).
Dalam kesempatan berdiskusi dengan Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sekaligus Kepala BNPB Doni Monardo di Kantor BNPB, Jumat (8/5) kemarin. Muhaimin mengungkapkan bahwa parlemen akan segera membawa Perppu a quo ke rapat paripurna pekan depan.
“DPR sudah hampir menyetujui Perppu dengan berat hati,” ucapnya.
Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) pun menegaskan agar Presiden mengawasi secara langsung pelaksanaan peraturan tersebut, jangan sampai ada penumpang gelap.
“Supaya Presiden mengikuti detail langkah yang dilakukan Menteri Keuangan, langkah yang dilakukan OJK, yang dilakukan BI, betul-betul tidak ada penumpang gelap,” tegas ketua umum DPP PKB itu.
Tidak hanya itu, ia pun menghimbau agar masyarakat tetap memperhatikan dan menaati protokol kesehatan seperti yang telah dicanangkan oleh pemerintah.
“Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap bertahan hidup dengan wajar tetapi dengan protokol dan cara menghadapi Covid-19. Artinya pasar rakyat silahkan dipersiapkan, tapi dengan jual beli yang berjarak.”
“Karena itu, kita mempersiapkan sebaik-baiknya untuk hidup sehat, jaga jarak, pakai masker,” pungkas pimpinan tim pengawas DPR RI terhadap pelaksanaan penanganan bencana pandemi.
