Anggota Komisi IX DPR Muchamad Nabil Haroen (foto: net)
MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Muchamad Nabil Haroen mengingatkan pemerintah untuk mengkaji secara matang terkait wacana relaksasi kebijakan pembatasan sosial bersekala besar (PSBB).
Terlebih, sambung dia, pemerintah harus memikirkan pertimbangannya secara strategis.
“Pemerintah harus merujuk pada tujuan utamanya, yakni menjaga nyawa, keamanan dan kesejahteraan rakyat,” kata Nabil dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Senin (4/5).
Diakui dia, penerapan PSBB pastinya akan menyebabkan pergerakan sektor ekonomi menjadi lambat, yang pada akhirnya berdampak pada sirkulasi keuangan dan pendapatan masyarakat.
Namun, hal ini yang harus dikaji, bagaimana mengelola ketahanan pangan, pendapatan masyarakat, sekaligus penanganan medisnya.
“Jikapun ada relaksasi PSBB diberlakukan, harus ada peraturan ketat terkait penjarakan fisik (physical distancing) dan social distancing, serta pentingnya memakai masker. Sehingga, warga harus diberitahu bahwa saat ini berada dalam kehidupan dengan pola baru, dengan mengutamakan kesehatan,”papar politikus PDI Perjuangan itu.
Dalam kesempatannya juga, pria yang akrab disapa Gus Nabil ini meminta agar masyarakat untuk tidak terprovokasi dengan munculnya teori konspirasi yang dihembuskan segelintir pihak.
“Saat ini, beredar teori konspirasi terkait Covid-19. Ada yang mengaitkan bahwa virus berasal dari China, Amerika Serikat dan bahkan Yahudi. Ini harus dihentikan, dan masyarakat jangan sampai terprovokasi,”tandasnya sembari menekankan bahwa yang diperlukan saat ini hidup dengan pola komunikasi yang sehat.
MONITOR, Depok - Kementerian Agama menggelar kegiatan Takjil Pesantren: Talkshow dan Ngaji Bareng Santri di…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat penetapan awal Syawal 1447 Hijriah pada…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Rajiv meminta pemerintah memperbanyak program pasar murah…
MONITOR, Jakarta - Gerakan Kebangkitan Baru Nahdlatul Ulama (GKB-NU) menyatakan dukungan terhadap langkah Presiden Prabowo…
MONITOR, Jakarta - Sebanyak 23 masjid, 5 madrasah, dan 1 vihara di Kabupaten Indramayu, Jawa…
MONITOR, Jakarta — SETARA Institute mengecam keras serangan penyiraman air keras yang menimpa Andrir Yunus, Wakil…