Wali Kota Depok, Mohammad Idris (Foto: Istimewa)
MONITOR, Depok – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok mewajibkan seluruh pegawai yang masih bekerja, untuk memiliki surat tugas. Hal ini, sebagai upaya penegakan peraturan dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Wali Kota Depok Mohammad Idris mengatakan, kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Wali Kota Nomor 443/224-Huk/GT tentang Kelengkapan Surat Tugas bagi Pegawai yang Bekerja pada Perusahaan atau Kantor yang Dikecualikan dari Penghentian Aktivitas Bekerja dalam Masa PSBB di Kota Depok.
“Kepada para pemilik maupun pimpinan perusahaan atau kantor untuk melaksanakan hal-hal yang tertuang dalam SE. Seperti memberikan surat tugas bagi pegawainya yang masih aktif bekerja di kantor sebagai kelengkapan dalam perjalanan menuju tempat kerja,” kata Idris, Minggu (03/05).
Idris menjelaskan, bagi pegawai yang tidak dilengkapi surat tugas, maka dalam operasi gabungan yang dilakukan petugas, pegawai tersebut tidak bisa melanjutkan perjalanan dan dikembalikan ke rumah masing-masing.
“PSBB tahap dua ini memang aturannya lebih diperketat sehingga diharapkan seluruh masyarakat patuh dan taat terhadap kebijakan tersebut,” ujarnya.
MONITOR, Depok - Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama (LPTNU) Kota Depok sukses menyelenggarakan Workshop Peningkatan…
MONITOR, Surabaya - Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Lumajang, Jamal, memberikan apresiasi kepada…
MONITOR, Jakarta - Sebagai respons atas kebijakan nasional untuk memenuhi kompetensi dasar abad 21 bidang…
MONITOR, Bangka Belitung - Bakamla RI melalui Stasiun Bakamla Babel dan unsur kapal patroli KN.…
MONITOR, Jakarta - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama Menteri Pertahanan Republik Indonesia Sjafrie…
MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani membenarkan adanya rapat antara para pimpinan DPR…