Rencana Pemerintah Relaksasi PSBB, Politikus PKS: Sejak Awal Salah Terapkan Aturan

MONITOR, Jakarta – Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Syahrul Aidi Ma’azat mengingatkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk cermat dalam membuat aturan atau kebijakan.
Terlebih, di tengah situasi pandemi Covid19 yang sedang dialami bukan hanya Indonesia, melainkan dunia.

“Ingat aturan yang salah kaprah akan berimbas pada nyawa dan ekonomi masyarakat,” tegas Syahrul melalui pesan singkatnya kepada wartawan, di Jakarta, Minggu (3/5).

Seperti diketahui, pemerintah melalui Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan tengah memikirkan upaya relaksasi terhadap kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Alasannya, untuk mencegah masyarakat stres dan berdampak pada imunitas.

Syahrul menilai, hal itu kian memperkuat bahwa pemerintah sedang dalam fase kebingungan akut. Padahal, kalau ditelisik kebelakang, situasi seperti ini lantaran sejak awal pemerintah sudah salah langkah dalam penanganan Covid-19. Terlebih, dalam memilih PSBB sebagai opsi.

“Dari awal opsi PSBB yang di ambil merupakan opsi kontroversial karena dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan secara filosofis mengutamakan keselamatan umat manusia sesuai tertuang dalam International Health Regulations (IHR) Tahun 2005,” papar legislator Dapil Riau II itu.

“Namun sekarang akhirnya pemerintah menelan ludahnya sendiri dan (berencana) melonggarkan aturan PSBB yang sebenarnya juga tidak menyelesaikan masalah,” ketusnya.

Di sisi lain, Syahrul menduga, adanya wacana relaksasi tidak terlepas adanya kekhawatiran segelintir pebisnis yang resah usahanya bangkrut akibat pemberlakuan PSBB tersebut.

“Kita mempunyai kekhawatiran ada segelintir pebisnis tertentu yang resah dengan jatuhnya bidang usahanya dan mengakibatkan mereka di jurang kebangkrutan, sehingga mendesak pemerintah untuk melonggarkan PSBB,” tandas anggota komisi V DPR itu.