PENDIDIKAN

Mayoritas Satuan Pendidikan di Lingkungan LP Ma’arif NU Kesulitan Biaya Operasional

MONITOR, Jakarta – Ketua LP Ma’arif NU PBNU, Z. Arifin Junaidi mengatakan mayoritas sekitar 90% satuan pendidikan (satpen) di lingkungan LP Ma’arif NU mengalami kesulitan biaya operasional akibat pandemi covid-19.

“Dalam dua-tiga bulan ke depan yang sekitar 10 persen itu juga akan mengalami kesulitan yang sama,” kata Arifin dalam keterangan tertulisnya kepada MONITOR. Kamis (30/4/2020).

Hal tersebut disampaikan Arifin menanggapi pernyataan Plt. Dirjen PAUD dan Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Hamid Muhammad yang mengatakan 56% sekolah swasta minta bantuan ke pemerintah untuk biaya operasional akibat pandemi covid-19 dimana menurutnya 60% orang tua murid minta agar SPP hanya dibayar 50% dari semestinya.

Menurut Arifin, seluruh satpen LP Ma’arif NU yang berjumlah sekitar 21.000 terdiri dari sekitar 13.000 madrasah dan 8.000 sekolah – mengandalkan uang SPP baik untuk operasional maupun gaji. Dengan kejadian luar biasa pandemi covid-19 ini tentu satpen LP Ma’arif NU mengalami kesulitan keuangan.

“LP Ma’arif NU harus menggaji sekitar 600.000 PTK (Pendidik dan Tenaga Kependidikan), yang selama ini karena gajinya di bawah UMK, memiliki penghasilan dari pekerjaan atau usaha lain. Namun karena sebagian besar berpekerjaan atau berpenghasilan dari sektor informal, yang karena pandemi covid-19 ini kolaps, tentu PTK LP Ma’arif NU juga mengalami kesulitan ekonomi,” katanya.

“Kami juga tak bisa memaksa orang tua murid untuk tetap membayar uang SPP, karena sebagian besar mereka juga berpenghasilan kecil dan sangat membutuhkan uang yang seharusnya untuk membayar SPP itu,” tambahnya.

LP Ma’arif NU sendiri lanjut Arifin berusaha mengumpulkan donasi untuk membayar gaji PTK, namun hasilnya masih kurang, untuk otu pihaknya berharap pemerintah membantu PTK baik dari dana BOS maupun dana-dana lain untuk pendidikan.

“Dan memasukkan PTK kami ke dalam daftar penerima bantuan untuk warga yang terdampak covid-19,” pungkas Arifin.

Recent Posts

Kemendes Pastikan Info Rekrutmen PLD 2024-2025 di Medsos Hoaks

MONITOR, Jakarta - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal memastikan berita dibukanya lowongan kerja Pendamping…

3 menit yang lalu

Adies Kadir Sebut Pimpinan KPK Terpilih Berdasarkan Pengalaman Penegakan Hukum

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menyambut terpilihnya calon pimpinan KPK dan…

27 menit yang lalu

Kesamaan Pesan Puan dan Prabowo di Forum G20 Jadi Orkestrasi Komitmen RI Perangi Kelaparan

MONITOR, Jakarta - Isu kemiskinan dan kelaparan menjadi isu yang sama-sama diserukan oleh Ketua DPR…

45 menit yang lalu

Komisi VII DPR Soroti Digitalisasi Hingga Harga Transportasi ke Tempat Wisata

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo meminta Pemerintah untuk…

1 jam yang lalu

Keterbukaan Informasi Publik Elemen Penting dalam Penegakan Hukum

MONITOR, Jakarta - Keterbukaan informasi publik menjadi elemen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan demokratis. Keterbukaan informasi…

3 jam yang lalu

Jasa Marga Raih Dua Penghargaan pada Ajang Indonesia Most Trusted Companies Award 2024

MONITOR, Jakarta – PT Jasa Marga (Persero) Tbk. kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih dua…

3 jam yang lalu