PARLEMEN

Ketua DPR Minta Baleg Tunda Pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja

MONITOR, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar Badan Legislatif (Baleg) untuk menunda pembahasan Omnibus Law terkait rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.

“Pada kesempatan kali ini atas nama ketua dan pimpinan DPR, saya ingin menyampaikan terkait dengan pembahasan omnibus law Cipta Kerja, untuk klaster ketenagakerjaan,” kata Puan usai menyerahkan bantuan sembako bagi warga sekitar kompleks parlemen dan karyawan DPR RI, di Gedung Nusantara III DPR RI, Kamis (23/4).

“Kami meminta kepada Baleg untuk menunda pembahasannya,” tegasnya.

Menurut Puan, pembahasan pasal-pasal terkait ketenagakerjaan di RUU Cipta Kerja ditunda, selain karena semua pihak sedang fokus penanganan pandemi Covid-19, juga agar DPR menerima masukan masyarakat terutama dari serikat pekerja.

“Kami minta Baleg tidak membahas dahulu materi-materi pada klaster ketenagakerjaan sehingga bisa menunggu aspirasi atau berdiksusi dengan masyarakat terkait dengan klaster ketenagakerjaan,” pungkas politikus PDI Perjuangan itu.

Recent Posts

Sekjen GPK Tagih Pertanggungjawaban OC dan SC Soal Pelaksanaan Muktamar PPP

MONITOR, Jakarta - Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Kakbah (GPK) Thobahul Aftoni menilai pernyataan…

11 menit yang lalu

Puluhan Warga Terima Manfaat Pemberdayaan Berbasis Zakat dan Wakaf

MONITOR, Jakarta - Banyak warga masyarakat Maros yang menerima manfaat pada Pembukaan Program Pemberdayaan Masyarakat…

20 menit yang lalu

Dewan Hakim Gelar Pleno, Pemenag MQK 2025 Segera Diumumkan

MONITOR, Jakarta - Dewan Hakim Musabaqah Qira’atil Kutub (MQK) Nasional dan Internasional hari ini, Minggu…

3 jam yang lalu

DPR Dorong Kemenag Proaktif Mendata Kelayakan Ponpes di Daerah

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq mendorong Kementerian Agama (Kemenag) lebih…

6 jam yang lalu

Inilah Lima Pilar Penguatan Dana Sosial dan Keagamaan

MONITOR, Jakarta - Potensi dana sosial keagamaan di Indonesia sangat besar. Potensi zakat misalnya, jumlahnya…

14 jam yang lalu

HKTI Lumajang: Program Bongkar Ratoon Harus Jamin Keadilan

MONITOR, Lumajang - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Lumajang meminta Pemerintah…

15 jam yang lalu