POLITIK

Tolak Pembahasan Omnibus Law, Demokrat Akan Tarik Pasukan di Panja

MONITOR, Jakarta – Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menyatakan akan menarik anggotanya di Panitia Kerja Badan Legislasi (Panja Baleg) terkait pembahasan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja .

“Setiap pembahasan RUU, apakah itu inisiatif dan atau non inisiatif DPR mesti kita tunda/tolak (menarik keanggotan Panja sementara ini) kecuali RUU yang berkaitan dengan penanganan pandemi Covid-19,” kata Ibas dalam siaran tertulisnya, di Jakarta, Rabu (22/4).

Menurut dia, di tengah pandemi seharusnya sebagai legislatif bijak dalam melihat situasi dan kondisi di tengah masyarakat saat ini.

“Kita harus bijak melihat situasi, waktu, kondisi dan prioritas, di mana saat ini terjadi pandemi Covid-19,” ujarnya.

Tidak hanya itu, Ibas juga menjelaskan, sikap untuk menunda pembahasan mengenai RUU a quo agar hasil produk peraturan yang dikeluarkan antara DPR dengan pemerintah sesuai dengan kepentingan rakyat.

“Bisa saja usulan-usulan tersebut belum diperlukan saat ini. Demikian sebagai perhatian kita bersama. Karena harapan rakyat perjuangan kita bersama,” tegas wakil ketua umum Demokrat itu.

“Mari kita bersama curahkan pikiran, tenaga, dan perhatian untuk mengurangi dampak virus corona. Gotong royong bantu rakyat dan pemerintah,” tandasnya.

Seperti diketahui, DPR diminta publik untuk menghentikan pembahasan sejumlah rancangan undang-undang (RUU) yang dinilai cukup kontroversial di tengah pandemi Covid-19.

Meskipun, tidak ada larangan bagi DPR untuk membahas sejumlah RUU, namun dikhawatirkan pembahasan tersebut akan mengurangi peran masyarakat dalam memberikan masukkan konstruktif saat pembahasan RUU.

Recent Posts

Hilirisasi Ayam Digenjot, Bima Berpotensi Jadi Pusat Produksi Unggas untuk Kawasan Timur

MONITOR, Jakarta – Kementerian Pertanian mempercepat pengembangan Hilirisasi Ayam Terintegrasi (HAT) di Pulau Sumbawa, Nusa…

38 menit yang lalu

Kolaborasi Lintas Kementerian Entaskan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan UMKM dan Ekraf

MONITOR, Jakarta — Tiga kementerian mencakup Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM), Kementerian Usaha…

11 jam yang lalu

Legislator Ingatkan Untuk Hitung Cermat Hibah Kapal Induk dari Italia Agar Tak Jadi Beban RI

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menyoroti rencana Indonesia menerima hibah…

12 jam yang lalu

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Dinilai Hanya Memperkaya Segelintir Elite

MONITOR, Jakarta - Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil di kisaran lima persen dinilai belum mencerminkan…

14 jam yang lalu

Ketimpangan Ekonomi dan Krisis Iklim Berasal dari Struktur Ekonomi yang Sama

MONITOR, Jakarta - Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang konsisten berada di kisaran lima persen dalam beberapa…

14 jam yang lalu

Menaker Pastikan Hak Jaminan Sosial Korban Kecelakaan KA Bekasi Terpenuhi

MONITOR, Bekasi — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan hingga 4 Mei 2026, sebanyak sembilan dari…

14 jam yang lalu