PARLEMEN

DPD Desak Pemerintah Tugaskan PT Pindad Produksi Massal Ventilator

MONITOR, Bandung – Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendesak pemerintah pusat untuk segera menugaskan PT Pindad Persero memproduksi massal alat bantu pernafasan atau ventilator yang saat ini dibutuhkan oleh rumah sakit di seluruh Indonesia.
Terutama, sambung dia, rumah sakit rujukan pasien Covid-19. Mengingat harga yang sangat murah bila dibanding produk impor.
“Harga yang ditawarkan Pindad jauh di bawah harga produk impor. Dan komponen bahan bakunya, 100 persen lokal. Bayangkan harga produk impor sekarang bisa mencapai 900 juta hingga 1 milyar rupiah,” kata LaNyalla dalam kunjungan kerja (Kunker) ke PT Pindad Persero, di Bandung, Senin (20/4).
“Sementara Pindad bisa buat dari yang paling sederhana di angka 10 juta rupiah hingga yang paling mahal di angka 100 juta rupiah,” tambahnya.
Menurut dia, bila pemerintah serius dalam penanganan virus Covid-19 di Indonesia, maka secepatnya menugaskan Pindad melakukan produksi masal.
“Saya rasa, kalau pemerintah serius dalam penanggulangan Covid-19, segera tugaskan Pindad untuk produksi massal, dan distribusikan ke rumah sakit di 34 provinsi di Indonesia,” ujarnya.
Dikatakan LaNyalla, setidaknya ada tiga ketahanan nasional negara. Selain ketahanan pangan dan energi, adalah ketahanan di sektor kesehatan. 
“Hari ini kita harus cepat dan serius melakukan semua upaya untuk mempertahankan ketahanan di sektor kesehatan. Tentu tanpa melupakan penanganan dampaknya. Seperti jaring pengaman sosial dan ekonomi,” ungkapnya. 
Ketahanan kesehatan, lanjut LaNyalla juga meliputi perlindungan kepada tenaga medis, baik dokter maupun perawat dan seluruh tenaga kerja yang terlibat di rumah sakit. 
Senada dengan LaNyalla, Senator Oni Suwarman menyatakan pandemi Covid-19 bukan hanya terjadi di kota-kota besar di Pulau Jawa, tetapi sudah merata di seluruh provinsi di Indonesia. 
Sementara kesiapan rumah sakit, khususnya terkait dengan ketersediaan ventilator sangat tak sebanding dengan jumlah pasien. 
“Dan kalau faktanya produk ini lebih jauh lebih murah daripada impor, mengapa tidak langsung dieksekusi untuk produksi?” tanya Senator yang meraih 4,1 juta suara di Jabar itu. 

Recent Posts

Dorongan DPR soal Pembentukan TGPF di Kasus Kwitang Tunjukkan Empati dan Keberpihakan Publik

MONITOR, Jakarta - Komisi III DPR RI mendorong pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk…

2 jam yang lalu

Bertemu Ketua Parlemen Korsel, Puan Dorong Kerja Sama Investasi Hijau dan Budaya

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani melakukan pertemuan bilateral dengan Ketua Majelis Nasional…

3 jam yang lalu

Menteri Maman Dukung Optimalisasi Layanan dan Pelindungan UMKM Papua

MONITOR, Papua - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan dukungannya terhadap…

3 jam yang lalu

Kick Off HGN 2025, Menag Nasaruddin Tekankan Pentingnya Integrasi Ilmu dan Iman bagi Para Guru

MONITOR, Cirebon - Menteri Agama Nasaruddin Umar, membuka secara resmi kegiatan Kick Off Hari Guru…

4 jam yang lalu

Menag Lantik 21 Pejabat Kemenag; Mulai dari Rektor UIN, Kepala Kanwil hingga Kepala Biro PTKN

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar melantik 21 pejabat Kemenag, yang terdiri dari Rektor…

6 jam yang lalu

Singgung Isu Tata Kelola AI di Forum MIKTA, Puan Serukan Keadilan

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani berbicara soal transisi energi dan tata kelola…

8 jam yang lalu