BERITA

Bantu Warga Terdampak Covid-19, Anies Disarankan Pakai Dana dari Pengembang

MONITOR, Jakarta – Menghadapi dampak ekonomi akibat wabah Covid-19, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan harus menyiapkan dana yang tidak sedikit. Mengingat sampai saat ini belum ada tanda-tanda Wabah Covid-19 ini akan berakhir.

Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) pun menyarankan Anies untuk menggunakan dana dari pengembang dan pengusaha yang menjalankan usahanya di Jakarta, agar orang nomor satu di Jakarta itu tak pusing dalam menyiapkan anggaran bagi warga terdampak.

Dana dari pengusaha atau pengembang tersebut diambil berdasarkan tunggakan kewajiban mereka yang harus dibayar kepada Pemprov DKI Jakarta.

“Yang saya tahu, hingga saat ini masih banyak pengusaha yang belum menyerahkan menyerahkan Fasos/Fasum dan yang belum membayar denda atas pelanggaran koefisien lantai bangunan (KLB), koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien dasar hijau (KDH) dan ketinggian bangunan (KB), atas bangunan yang mereka dirikan,” ujar Ketua KATAR, Sugiyanto, melalui sambungan telponnya kepada MONITOR, Rabu (15/4).

Menurut Sugiyanto, pengembang pemegang surat izin penunjukkan penggunaan tanah (SIPPT), atau pengembang yang mengelola lahan seluas 5.000 m2 ke atas, dibebani kewajiban untuk menyerahkan lahan untuk fasilitas sosial dan fasilitas umum (Fasos/Fasum) kepada Pemprov DKI.

Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detil Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, pengusaha yang melanggar KDB, KLB, KDH dan KB dapat dikenai sanksi/denda sebagaimana diatur dalam Perda tersebut.

“Kalau kewajiban itu dapat ditagih, nominalnya mungkin bisa mencapai Rp100-400 triliun,” ujarnya.

Kata Sugiyanto, di era Gubernur Ahok, dari dana KLB saja dananya dapat dibangun Simpang Susun Semanggi dengan biaya Rp345 miliar lebih.

“Dan saya percaya itu belum semuanya tertagih kalau dilihat dari masifnya pembangunan di Ibukota, sehingga provinsi ini menjadi hutan beton dan rawan banjir,” tegasnya.

Untuk kewajiban menyerahkan fasos/fasum, lanjut Sugiyanto, Pemprov DKI dapat mengkonversinya dengan uang cash agar dapat digunakan untuk menangani biaya percerpatan penanganan Covid-19.

Recent Posts

Inilah Pemenang SANFFEST Perdana, 125 Film Karya Santri dari Pesantren

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama menggelar Santri Film Festival (SANFFEST) 2025. Total ada 125 karya…

50 menit yang lalu

KKP Terus Salurkan Alat Pembersih Air untuk Aceh dan Sumatra

MONITOR, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk korban banjir…

4 jam yang lalu

Indeks Kerukunan Umat Beragama Naik, Tertinggi dalam 11 Tahun

MONITOR, Jakarta - Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) 2025 mencapai 77,89, skor tertinggi sejak survei…

6 jam yang lalu

MTI Dorong Penguatan Transportasi Perdesaan dan Daerah Tertinggal

MONITOR, Jakarta - Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mendorong penguatan kebijakan transportasi perdesaan, keperintisan, dan daerah…

6 jam yang lalu

Kawal Aspirasi Rakyat, Perkuat Kesejahteraan Petani dan Nelayan Cirebon

MONITOR, Cirebon - Upaya memperkuat kesejahteraan petani dan nelayan di Cirebon terus didorong Anggota Komisi…

6 jam yang lalu

Penerimaan Mahasiswa Baru, Menag Dorong Evaluasi Menyeluruh PTKIN

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar secara resmi meluncurkan Penerimaan Mahasiswa Baru Perguruan…

6 jam yang lalu