BERITA

Penyaluran Bansos ditengah Covid-19, Menko PMK: Peran Pemda Harus Maksimal

MONITOR, Jakarta – Dalam mengatasi dampak sosial ekonomi akibat pandemi Covid-19, pemerintah telah menyiapkan dana sebesar Rp. 110 triliun. Dana ini rencananya akan dialokasikan untuk program-program jaring pengaman sosial bagi masyarakat lapisan bawah di seluruh Indonesia, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Prakerja.

Hal itu diutarakan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) terkait Efektivitas Penyaluran Program Jaring Sosial yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo via video conference, Selasa (7/4).

Muhadjir mengatakan, dalam penyaluran bantuan sosial, peran pemerintah daerah (Pemda) perlu dimaksimalkan agar penyaluran berlangsung secara efektif dan tepat sasaran.

Selain itu, ia menekankan agar Pemda nantinya mengacu satu data dari pusat yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.

“Pemda juga nantinya diharapkan mengacu satu data dari pusat yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial,” ujarnya.

Recent Posts

Menag Dorong PTKI Jadi Pelopor Fikih Lingkungan

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Republik Indonesia Prof. Nasaruddin Umar mendorong perguruan tinggi keagamaan Islam…

2 jam yang lalu

Bedah Buku ‘The Road of Faith’, Cermin Iman dan Keteladanan Jenderal TNI

MONITOR, Jakarta - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menghadiri acara bedah buku berjudul “The…

3 jam yang lalu

Menag: Alumni PTKIN Harus Jadi Ilmuwan dan Cendekiawan

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa alumni Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri…

9 jam yang lalu

MAN 2 Surakarta Kembali Bawa Pulang Medali Emas FIKSI Nasional

MONITOR, Jakarta - Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Surakarta kembali meraih Medali Emas pada Festival…

14 jam yang lalu

Terkait Umrah Mandiri, Gus Irfan Tegaskan Keberadaan PPIU Tetap Dibutuhkan Masyarakat

MONITOR, Jakarta - Pemerintah resmi memperbolehkan pelaksanaan umrah mandiri. Kebijakan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor…

15 jam yang lalu

Kemenperin Terus Kembangkan Industri Kreatif Jadi Pilar Ekonomi Baru Dunia

MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus memacu pengembangan industri kreatif sebagai salah satu pilar…

17 jam yang lalu