MEGAPOLITAN

IPW: Kapolda Harus Tegas Batalkan Pemilihan Wagub DKI

MONITOR, Jakarta – Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane mengatakan Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Nana Sujana harus tegas dalam menjalankan maklumat Kapolri Jendral Idham Aziz dan imbaun Presiden Jokowi agar masyarakat menjauhkan aktifitas kumpul-kumpul selama status tanggap darurat wabah virus corona.

Penyataan itu dilontarkan IPW lantaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI akan melangsungkan pemilihan wakil gubernur (Pilwagub) Jakarta, Senin (6/4) besok.

“Kapolda harus bisa bersikap tegas kepada Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi dan Gubernur Jakarta Anies Baswedan, agar membatalkan pemilihan Wagub Jakarta,”tegas Neta S Pane dalam keterangan tertulisnya yang diterima MONITOR, Minggu (5/4)

Menurut Neta, dengan status bahaya virus Corona, dengan jumlah pasien yang terinfeksi hampir 2000 orang lebih di seluruh Indonesia apakah pantas DPRD menggelar pemilihan Wagub.

Neta pun menilai, pemilihan Wagub bukan lah hal yang penting dan urgen bagi warga Jakarta. Terlebih, selama ini tidak ada wagub juga tak masalah bagi warga Jakarta maupun bagi Anies.

“Di pimpin oleh Anies sendiri, Jakarta bisa berjalan normal. Yang terpenting adalah kesehatan warga Jakarta tidak terganggu. Pelarangan ini perlu dilakukan secara tegas, mengingat Pak Anies berkali kali menegaskan bahwa pandemi Corona di Jakarta sudah sangat parah dan terbesar di Indonesia,”terangnya.

Selain itu, maklumat Kapolri dan imbauan Jokowi harus dipatuhi seluruh Kapolda di negeri ini. Tanpa terkecuali Jika memang ada kerumunan, maka harus dibubarkan, termasuk jika DPRD DKI tetap nekat melakukan pemiihan wagub.

“Jika Kapolda memberikan ijin pelaksanaan Pilwagub, berarti Kapolda menganggap maklumat Kapolri tentang larangan berkumpul pada masyarakat, tidak memiliki pengaruh dan tidak dihargai sama sekali. Jadi sebaiknya Kapolri harus segera mencabut maklumat tersebut,”imbuhnya.

“Buat apa ada maklumat kalau tidak digunakan. Itu artinya makluat itu tidak ada wibawanya. Sebaiknya dicabut maklumat itu, untuk menjaga kewibawaan Polri dan Kapolri,”pungkasnya.

Recent Posts

Bakamla Tertibkan 35 Ponton Tambang Pasir Timah Ilegal

MONITOR, Bangka Belitung  - Bakamla RI melalui Stasiun Bakamla Babel dan unsur kapal patroli KN.…

23 menit yang lalu

TNI dan Bulog Sinergi Perkuat Ketahanan Pangan dan Kendalikan Harga

MONITOR, Jakarta - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama Menteri Pertahanan Republik Indonesia Sjafrie…

5 jam yang lalu

Puan Ungkap DPR Akan Tinjau IKN soal Usul Perubahan Status Bandara dan Perluasan Rumah Jabatan

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani membenarkan adanya rapat antara para pimpinan DPR…

7 jam yang lalu

Puan Amini Pernyataan Prabowo soal Hubungan PDIP dan Gerindra, Dari Dulu Kakak-Adik

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani mengamini…

8 jam yang lalu

DPR Harap Seribuan Capaja TNI yang Baru Dilantik Siap Jadi Garda Terdepan Pertahanan NKRI

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI, Junico Siahaan menyampaikan ucapan selamat kepada para…

8 jam yang lalu

KAI Wisata Dukung KAI Expo 2025 Siapkan Diskon Tiket Kereta Hingga Konser Musik

MONITOR, Jakarta - PT Kereta Api Indonesia (Persero) melalui anak usahanya PT Kereta Api Pariwisata…

9 jam yang lalu