MEGAPOLITAN

IPW: Kapolda Harus Tegas Batalkan Pemilihan Wagub DKI

MONITOR, Jakarta – Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane mengatakan Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Nana Sujana harus tegas dalam menjalankan maklumat Kapolri Jendral Idham Aziz dan imbaun Presiden Jokowi agar masyarakat menjauhkan aktifitas kumpul-kumpul selama status tanggap darurat wabah virus corona.

Penyataan itu dilontarkan IPW lantaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI akan melangsungkan pemilihan wakil gubernur (Pilwagub) Jakarta, Senin (6/4) besok.

“Kapolda harus bisa bersikap tegas kepada Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi dan Gubernur Jakarta Anies Baswedan, agar membatalkan pemilihan Wagub Jakarta,”tegas Neta S Pane dalam keterangan tertulisnya yang diterima MONITOR, Minggu (5/4)

Menurut Neta, dengan status bahaya virus Corona, dengan jumlah pasien yang terinfeksi hampir 2000 orang lebih di seluruh Indonesia apakah pantas DPRD menggelar pemilihan Wagub.

Neta pun menilai, pemilihan Wagub bukan lah hal yang penting dan urgen bagi warga Jakarta. Terlebih, selama ini tidak ada wagub juga tak masalah bagi warga Jakarta maupun bagi Anies.

“Di pimpin oleh Anies sendiri, Jakarta bisa berjalan normal. Yang terpenting adalah kesehatan warga Jakarta tidak terganggu. Pelarangan ini perlu dilakukan secara tegas, mengingat Pak Anies berkali kali menegaskan bahwa pandemi Corona di Jakarta sudah sangat parah dan terbesar di Indonesia,”terangnya.

Selain itu, maklumat Kapolri dan imbauan Jokowi harus dipatuhi seluruh Kapolda di negeri ini. Tanpa terkecuali Jika memang ada kerumunan, maka harus dibubarkan, termasuk jika DPRD DKI tetap nekat melakukan pemiihan wagub.

“Jika Kapolda memberikan ijin pelaksanaan Pilwagub, berarti Kapolda menganggap maklumat Kapolri tentang larangan berkumpul pada masyarakat, tidak memiliki pengaruh dan tidak dihargai sama sekali. Jadi sebaiknya Kapolri harus segera mencabut maklumat tersebut,”imbuhnya.

“Buat apa ada maklumat kalau tidak digunakan. Itu artinya makluat itu tidak ada wibawanya. Sebaiknya dicabut maklumat itu, untuk menjaga kewibawaan Polri dan Kapolri,”pungkasnya.

Recent Posts

Suara Keras Puan Terhadap Skandal Beras Oplosan Dinilai Lindungi Rakyat

MONITOR, Jakarta - Di tengah berbagai masalah yang tengah menghimpit kehidupan masyarakat, temuan beras premium…

3 jam yang lalu

Soal Isu Data WNI Dikelola AS, DPR: Negosiator Indonesia Harus Merujuk UU PDP

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menanggapi isu pengelolaan data pribadi…

3 jam yang lalu

UMKM Danau Toba Semakin Berdaya Saing Lewat Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro

MONITOR, Sumut - Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berkolaborasi dengan 21 kolaborator kementerian/lembaga…

3 jam yang lalu

DPR Desak Pemerintah Susun Strategi Penurunan Angka Pengangguran

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menyoroti laporan media asing Al Jazeera…

3 jam yang lalu

Seleksi Administrasi Beasiswa Zakat Indonesia Resmi diumumkan, Cek di Akunmu ya!

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama bekerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan sejumlah Lembaga…

11 jam yang lalu

Asesmen Lapangan Akreditasi Prodi Magister PAI, UID Komitmen Jaga Mutu dan Kualitas Perguruan Tinggi

MONITOR, Depok - Universitas Islam Depok (UID) kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga mutu dan kualitas…

12 jam yang lalu