Ikuti Uji Publik, Ini Paparan Visi Misi Dua Kandidat Cawagub DKI Jakarta

Kandidat Cawagub DKI Jakarta, Nurmansyah Lubis (kiri) dan Ahmad Riza Patria (kanan)

MONITOR, Jakarta – Dua kandidat Calon Wakil Gubernur (Cawagub) DKI Jakarta yakni Ahmad Riza Patria dan Nurmansyah Lubis, sukses memaparkan visi misi dan tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) mereka apabila terpilih menjadi pendamping Anies Baswedan dalam memimpin DKI Jakarta.

Hal itu disampaikan keduanya saat mengikuti uji publik yang digelar Panitia Pemilihan (Panlih) di ruang VIP Paripurna DPRD DKI Jakarta, Jumat (3/4) petang.

Acara uji publik sendiri digelar secara tertutup dan terbatas, demi menekan potensi penularan virus corona (Covid-19) yang terjadi di Jakarta.

Hanya sembilan anggota Panlih, dan sembilan orang perwakilan dari seluruh fraksi di DPRD DKI Jakarta yang ada di ruangan tersebut.

Sementara 88 anggota DPRD DKI yang lain, menyaksikan uji publik tersebut melalui siaran teleconference yang digelar secara pribadi di internal DPRD DKI Jakarta.

Cawagub dari PKS, Nurmansjah Lubis, memaparkan beberapa hal kalau dirinya terpilih jadi wagub. Pertama, manajemen birokasi untuk mendukung pelaksanaan sejumlah program. Kedua, pengelolaan anggaran dan aset.

Ketiga, manajemen pelaksanaan rencana pembangunan agar sesuai target. Keempat, manajemen pelaksanaan kegiatan strategis daerah (KSD).

“Targetnya, memastikan semua program yang telah ditetapkan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) bisa berjalan dan tidak tertunda. KSD dapat terlaksana dan penyerapan anggaran yang tinggi melalui pengelolaan yang transparan dan akuntabel,” paparnya.

Nurmansjah juga menyebut lima sasaran utamanya bila terpilih menjadi Wagub. Pertama, meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran sehingga potensi penyimpangan dan anggaran tidak wajar dapat diketahui sejak awal.

Kedua, meningkatnya efisiensi dan kinerja birokrasi dan kapasitas, integritas serta profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta dalam menjalankan program-program pembangunan. Ketiga, meningkatnya kualitas perencanaan program pembangunan dan keterlibatan publik yang lebih luas sehingga dapat memastikan semua program bisa dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan.

Keempat, tumbuhnya budaya inovasi dalam pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Terakhir, kelima meningkatnya kemampuan audit dan pengawasan internal pemerintah daerah untuk menjamin tidak adanya penyimpangan anggaran dan pembangunan.

Sementara cawagub dari Gerindra, Ahmad Riza Patria, berjanji akan membantu gubernur dalam memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan.

Pertama, dalam hal membangun pemerintahan yang bersih, modern dan melayani berbasis transparansi dengan mengembangkan kinerja dan tata kelola pemerintahan untuk merealisasikan rencana kerja hingga 95 persen.

Kedua, membantu gubernur mengkoordinasikan serta mengendalikan hal-hal sebagai berikut. Membuka 200.000 lapangan kerja baru, mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan kejuruan dengan mengintegrasikan dunia usaha ke dalamnya.

Mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok dengan menjaga ketersediaan bahan baku dan menyederhanakan rantai distribusi dan menyediakan Kartu Pangan Jakarta.

Dia juga ingin menghentikan reklamasi teluk Jakarta untuk kepentingan pemeliharaan lingkungan hidup serta perlindungan terhadap nelayan, masyarakat pesisir dan segenap warga Jakarta.

Membangun pusat-pusat pariwisata dan tempat bersejarah serta pusat kegiatan warga sebagai tempat yang ramah, aman dan sejuk bagi anak, lansia dan disabilitas.

“Kemudian meningkatkan bantuan sosial untuk rumah ibadah, lembaga pendidikan keagamaan, lembaga sosial, sekolah minggu dan majelis taklim berbasis atas proposionalitas dan keadilan,” kata Riza berdasarkan dokumen paparan yang diterima.

Ketiga membantu gubernur dalam memantau dan mengevaluasi program kerja, dalam hal : merevisi dan memperluas manfaat Kartu Jakarta Pintar (KJP) dalam bentuk KJP Plus. Merevisi dan memperluas manfaat Kartu Jakarta Sehat (KJS) Plus.

Menyelenggarakan festival olahraga dan kesenian Jakarta. Keempat, membantu gubernur memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah kabupaten/kota dan sebagainya.

Terakhir, kelima memberikan saran dan pertimbangan kepada gubernur dalam rangka pelaksanaan pemerintahan daerah.