BERITA

Corona Belum Reda, PKS: Kami Tetap Minta Pilwagub DKI Ditunda

MONITOR, Jakarta – Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta ternyata masih tak setuju jika pemilihan wakil gubernur (Wagub) DKI digelar saat wabah virus Corona belum reda. Oleh karenanya, fraksi yang mempunyai jumlah kursi 16 ini kompak meminta pemilihan wagub ditunda.

“Sikap kami dari Fraksi PKS tidak berubah, tetap meminta pemilihan Wagub ditunda sampai wabah virus Corona ini benar-benar bisa tertangani,” ujar Penasehat Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi, saat dihubungi, Sabtu (4/3)

Suhaimi, yang juga duduk sebagai Wakil Ketua DPRD DKI ini, pun menyayangkan bahwa kegiatan penyampaian visi misi dan tanya jawab dengan kedua kandidat Wagub DKI itu tidak dapat dilihat oleh masyarakat atau tertutup.

“Saya mengikuti rapat (penyampaian visi dan misi kedua calon Wagub DKI) dari (aplikasi) zoom, cuma disayangkan ternyata media dan masyarakat luas tidak bisa mengakses,” keluhnya.

Padahal, lanjut Suhaimi, penyampaian visi dan misi kedua calon Wagub DKI tersebut tujuannya supaya kedua kandidat Wagub DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno lebih dikenal publik.

“Jadi kalau penyampaian visi misi nya seperti ini, itu sangat terbatas sekali yang mengetahui. Saya yakin masyarakat luas tidak akan tahu, bagaimana kualitas cawagub yang akan mendampingi Pak Anies sebagai gubernur. Karena publik gak bisa mengakses, bahkan media juga gak bisa masuk langsung. Ini benar-benar sangat disayangkan sekali,” cetus Suhaimi.

Suhaimi pun memastikan semua Fraksi PKS tetap kompak menyampaikan harapannya agar proses pemilihan Wagub DKI tersebut ditunda.

“Kami di Fraksi PKS solid, sepakat minta pemilihan wagub ditunda. Karena Pak Anies sudah menetapkan (masa tanggap) darurat Covid-19 itu sampai 19 April,” imbuhnya.

Suhaimi menilai tidak layak jika anggota DPRD DKI Jakarta yang merupakan wakil rakyat tidak mematuhi masa tanggap darurat Covid-19 atau virus corona yang diputuskan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

“Sementara masyarakat di tempat lain shalat Jumat dicegah, shalat jamaah sementara dicegah, pernikahan juga sementara dicegah, kerumunan-kerumunan sementara dicegah karena untuk kepentingan bersama yaitu mengatasi virus corona ini,” pungkasnya.

Recent Posts

FKDT dan Masa Depan Pendidikan Keagamaan di Indonesia

Oleh: Akhmad Sururi Di tengah perubahan zaman yang bergerak begitu cepat, pendidikan Indonesia tidak cukup…

51 menit yang lalu

Kemenhaj Minta Jemaah Umtah Tenang Atas Terdampaknya Penerbangan Akibat Abu Vulkanik

MONITOR, Jakarta - Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia mengambil langkah antisipatif untuk memastikan keselamatan,…

17 jam yang lalu

Kementan Ajak Alumni Peternakan Jadi Penggerak Hilirisasi dan Kesejahteraan Peternak

MONITOR, Purwokerto – Kementerian Pertanian (Kementan) mengajak perguruan tinggi, alumni, dan dunia usaha memperkuat kolaborasi…

18 jam yang lalu

Panen Demplot Pupuk Hayati Cair Organik di Kabupaten Bandung Naikkan Produksi Padi

MONITOR, Bandung – Para petani di Ciparay Kabupaten Bandung sumringah. Produksi padi yang menerapkan pupuk…

21 jam yang lalu

Wamenhaj Tekankan Revitalisasi KBIHU dan Pelindungan Jemaah dari Travel Bermasalah

MONITOR, Yogyakarta - Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Republik Indonesia menekankan pentingnya penguatan pelindungan…

1 hari yang lalu

Prodi K3 Polteknaker Raih Akreditasi Unggul dari LAM-PTKes

MONITOR, Jakarta - Program Studi Sarjana Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Politeknik Ketenagakerjaan (Polteknaker)…

2 hari yang lalu