BERITA

Corona Belum Reda, PKS: Kami Tetap Minta Pilwagub DKI Ditunda

MONITOR, Jakarta – Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta ternyata masih tak setuju jika pemilihan wakil gubernur (Wagub) DKI digelar saat wabah virus Corona belum reda. Oleh karenanya, fraksi yang mempunyai jumlah kursi 16 ini kompak meminta pemilihan wagub ditunda.

“Sikap kami dari Fraksi PKS tidak berubah, tetap meminta pemilihan Wagub ditunda sampai wabah virus Corona ini benar-benar bisa tertangani,” ujar Penasehat Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi, saat dihubungi, Sabtu (4/3)

Suhaimi, yang juga duduk sebagai Wakil Ketua DPRD DKI ini, pun menyayangkan bahwa kegiatan penyampaian visi misi dan tanya jawab dengan kedua kandidat Wagub DKI itu tidak dapat dilihat oleh masyarakat atau tertutup.

“Saya mengikuti rapat (penyampaian visi dan misi kedua calon Wagub DKI) dari (aplikasi) zoom, cuma disayangkan ternyata media dan masyarakat luas tidak bisa mengakses,” keluhnya.

Padahal, lanjut Suhaimi, penyampaian visi dan misi kedua calon Wagub DKI tersebut tujuannya supaya kedua kandidat Wagub DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno lebih dikenal publik.

“Jadi kalau penyampaian visi misi nya seperti ini, itu sangat terbatas sekali yang mengetahui. Saya yakin masyarakat luas tidak akan tahu, bagaimana kualitas cawagub yang akan mendampingi Pak Anies sebagai gubernur. Karena publik gak bisa mengakses, bahkan media juga gak bisa masuk langsung. Ini benar-benar sangat disayangkan sekali,” cetus Suhaimi.

Suhaimi pun memastikan semua Fraksi PKS tetap kompak menyampaikan harapannya agar proses pemilihan Wagub DKI tersebut ditunda.

“Kami di Fraksi PKS solid, sepakat minta pemilihan wagub ditunda. Karena Pak Anies sudah menetapkan (masa tanggap) darurat Covid-19 itu sampai 19 April,” imbuhnya.

Suhaimi menilai tidak layak jika anggota DPRD DKI Jakarta yang merupakan wakil rakyat tidak mematuhi masa tanggap darurat Covid-19 atau virus corona yang diputuskan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

“Sementara masyarakat di tempat lain shalat Jumat dicegah, shalat jamaah sementara dicegah, pernikahan juga sementara dicegah, kerumunan-kerumunan sementara dicegah karena untuk kepentingan bersama yaitu mengatasi virus corona ini,” pungkasnya.

Recent Posts

DPR Perkuat Digitalisasi Pertanian Lewat Revisi UU Pangan Demi Wujudkan Ketahanan Pangan Nasional

MONITOR, Jakarta - Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengungkap saat ini DPR bersama Pemerintah…

5 jam yang lalu

Lima Peserta SPPI Meninggal Saat Latsarmil, PBHI Desak Presiden Hentikan Program dan Bentuk Tim Investigasi Independen

MONITOR, Jakarta – Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) mendesak Presiden menghentikan…

6 jam yang lalu

Waka DPR Cucun: Paket Stimulus Jadi ‘Bantalan’ Bagi Rakyat Rentan dan UMKM, Hingga Mampu Serap Tenaga Kerja

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyambut baik paket stimulus ekonomi…

8 jam yang lalu

Sebar 110 Ribu Benih Ikan di Kota Cirebon, Rokhmin Dahuri: Perkuat Ekonomi Rakyat, Wujudkan Kedaulatan Pangan

MONITOR, KOTA CIREBON – Anggota Komisi IV DPR RI, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, M.S.,…

9 jam yang lalu

Jasa Marga Siaga Operasional, Siap Hadapi Periode Libur Sekolah Juni-Juli 2026

MONITOR, Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk siap menyiagakan seluruh lini operasional di jaringan jalan…

11 jam yang lalu

Dari Laut, UMKM Ternate Tumbuh dan Ketahanan Pangan Nasional Diperkuat

MONITOR, Ternate – Potensi kelautan Maluku Utara dinilai menjadi salah satu fondasi penting dalam memperkuat…

12 jam yang lalu