Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani (dok: Instagram)
MONITOR, Jakarta – Pemerintah telah memutuskan untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ditengah pandemi Covid-19 yang kian meluas. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani menilai, keputusan ini maupun karantina wilayah harus diimbangi dengan keputusan tepat lainnya.
Misalnya, kata dia, pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat oleh pemerintah. Pasalnya, putri Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan ini menilai masih banyak warga yang mengadu karena tidak mendapatkan haknya.
“Saya turun di lapangan, banyak warga yang teriak karena tidak mendapatkan haknya. Banyak sekali aduan yang datang, dari guru paud, sopir angkot, sopir taksi, ojek pangkalan, dan ojek online, mereka itu kalau tidak bekerja pasti tidak bisa makan. Semakin sulit untuk mencari nafkah,” ujar Zita Anjani, dalam keterangannya.
“Jangan sampai warga disuruh diam tapi tidak dipenuhi kebutuhan pokoknya. Saya sudah sering menyampaikan ini, kalau mau dikarantina, kita harus siapkan terlebih dahulu sandang pangan untuk warga dan juga alat tempur untuk tenaga medis. Kesehatan dan ekonomi harus siap ketika Karantina Wilayah. Itu penting!” imbuh Zita Anjani.
Ia mengatakan, jika pemerintah tidak menjamin kesejahteraan warga, maka akan menimbulkan dinamika serius yang terjadi di masyarakat.
“Cukup negara lain yang menjadi contoh buruk untuk kita. Sebisa mungkin pastikan semua warga mendapatkan sandang pangan yang cukup, agar menghindari terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan,” tandasnya.
MONITOR, Makassar - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman meluncurkan program Lokamodal…
MONITOR, Jakarta - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menghadiri pembukaan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh…
MONITOR, Jakarta - Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon atau Cyber Islamic University…
MONITOR, Jakarta - Muktamar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) direncanakan akan digelar pada tanggal 27-29 September…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin, menanggapi rencana Pemerintah yang akan…
MONITOR, Makassar - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menekankan penyaluran Kredit Usaha Rakyat…