MONITOR, Jakarta – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD) RI dalam situasi terkini menghadapi penyebaran virus Covid19 untuk melakukan pemantauan dalam upaya memastikan terjaganya kepentingan publik serta masyarakat di daerah.
Salah satunya, meminta pemerintah untuk secara bijaksana melakukan penyesuaian anggaran demi mendukung penanganan Covid19.
“Saya meminta agar pemerintah menimbang anggaran Kementerian PUPR dan belanja alutsista, sebagian dialihkan untuk penanganan Covid19” kata Ketua Komite I DPD, Teras Narang dalam keterangan tertulisnya, dimuat Kamis (26/3).
Pihaknya pun mengingatkan agar kementerian keuangan tidak memangkas anggaran dana Desa, sebab dalam situasi saat ini, dana tersebut justru akan sangat bermanfaat bagi desa. Khususnya, sambung, Teras untuk menghadapi dampak sosial dan ekonomi yang dapat ditimbulkan Covid19.
Pria yang pernah memimpin Kalimantan Tengah periode 2005-2015 ini pun meminta agar pemerintah menyusun mekanisme agar pemanfaatan dana desa dapat dialihkan pada sektor kesehatan masyarakat dalam situasi saat ini. Hal ini sekaligus untuk membangun kesadaran masyarakat akan peran dana desa bagi kepentingan publik.
“Secara khusus pihaknya juga meminta agar setiap unsur pimpinan daerah juga agar melakukan hal yang sama mendukung pemerintah pusat mengatasi penyebaran Covid19,” papar dia.
“Diantaranya dengan melakukan penyesuaian terhadap APBD agar lebih tanggap pada penanganan Covid19,” sebutnya.
Dalam hal ini, gubernur selaku wakil pemerintah pusat, agar melakukan koordinasi, pengawasan dan supervisi terhadap kabupaten dan kota sampai tingkat pedesaan demi memastikan daerah sungguh siap hadapi situasi yang ada.
Terlebih dalam situasi saat ini, perhatian khusus pada tenaga kesehatan yang berada di garda depan, mendesak dibutuhkan. Ketersediaan alat pelindung diri (APD) hingga fasilitas kesehatan yang memadai perlu jadi perhatian pemerintah agar tidak perlu tenaga kesehatan mengalami kesulitan dalam memenuhi tanggungjawabnya.
Dalam kesempatan itu, pihaknya menyesalkan, beberapa tenaga kesehatan dan masyarakat harus meninggal karena situasi ini.
“Untuk itu pemerintah dari pusat hingga daerah perlu melakukan koordinasi intensif dan mengelola anggaran bersama untuk mengatasi penyebaran Covid19,” pungkasnya.
