BERITA

Ketum DPP IMM Minta Rapid Test Covid-19 bagi Anggota DPR Tidak jadi Prioritas

MONITOR, Jakarta – Rencana tes cepat atau rapid test Covid-19 bagi anggota DPR dan keluarganya terus menuai kritik dari berbagai kalangan, tak terkecuali Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM). Ketua Umum DPP IMM, Najih Prastiyo, mengaku kecewa terhadap pengadaan tes tersebut ditengah meningkatnya jumlah Orang Dalam Pengawasan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) virus Corona.

Ia mengatakan, semestinya pihak yang harus diprioritaskan dalam tes Covid-19 ini adalah para petugas kesehatan dan keluarganya atau kalangan masyarakat kecil yang kesulitan mengakses layanan tersebut.

“Tentu kita kecewa dengan rencana tersebut. Secara substansi hari ini, petugas kesehatan dan keluarga atau masyarakat kecil yang kesulitan mengakses rapid test itu yang sebetulnya harus lebih diprioritaskan,” ujar Najih Prastiyo kepada MONITOR, Selasa (24/3).

Najih pun menyebut, selama ini DPR tidak pernah berpihak terhadap kepentingan rakyat terlebih dalam merancang beberapa Rancangan Undang-undang sebelumnya. Ia pun meminta para politisi Senayan tak lagi membebani rakyat luas ditengah situasi genting wabah Covid-19.

“DPR sudah cukup menjadi beban bagi masyarakat dengan RUU-RUU yang tidak melibatkan masyarakat luas dalam pembahasannya, jangan kemudian dengan adanya pandemi Covid-19 ini kemudian DPR mengorbankan rakyatnya lagi,” tegasnya.

Untuk itu, ia meminta agar kalangan wakil rakyat agar lebih memberikan kontribusinya saat wabah Covid-19 mengular, ketimbang menuntut fasilitas tes Corona bersama keluarganya. Misalnya, kata Najih, anggota DPR berlomba-lomba menyumbangkan gaji satu bulannya untuk penanganan Covid-19.

“Kita lihat dimana peran mereka ketika virus ini berkembang dengan cepat, belum dengar tuh anggota DPR menyampaikan gaji satu bulannya di sumbangkan untuk penanganan Covid-19, kok sekarang malah mau diprioritaskan untuk difasilitasi test gratis bersama keluarga,” pungkas Najih.

Recent Posts

Panglima TNI Hadiri APKASI Otonomi Expo 2025, Produk Lokal Mengglobal

MONITOR, Jakarta - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menghadiri pembukaan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh…

1 jam yang lalu

PBAK 2025, Dirjen Pendis Tekankan Tiga Pesan pada Mahasiswa UIN Siber Cirebon

MONITOR, Jakarta - Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon atau Cyber Islamic University…

3 jam yang lalu

Muktamar PPP Menanti Figur Baru Caketum, Ketua DPP: Tunggu Tanggal Mainnya

MONITOR, Jakarta - Muktamar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) direncanakan akan digelar pada tanggal 27-29 September…

4 jam yang lalu

Pemerintah Bakal Terapkan Single Salary Bagi ASN, DPR Bicara Spirit Efisiensi Anggaran

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin, menanggapi rencana Pemerintah yang akan…

5 jam yang lalu

Kementerian UMKM Tekankan KUR Sektor Produksi Indonesia Timur Perlu Ditingkatkan

MONITOR, Makassar - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menekankan penyaluran Kredit Usaha Rakyat…

6 jam yang lalu

Tunjangan Rumah Hanya Setahun, DPR Dinilai Tunjukkan Sensitivitas Publik

MONITOR, Jakarta - Polemik tunjangan DPR tengah mengemuka dan memicu respons beragam dari publik. Pengamat…

6 jam yang lalu