MONITOR, Jakarta – Rencana tes cepat atau rapid test Covid-19 bagi anggota DPR dan keluarganya terus menuai kritik dari berbagai kalangan, tak terkecuali Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM). Ketua Umum DPP IMM, Najih Prastiyo, mengaku kecewa terhadap pengadaan tes tersebut ditengah meningkatnya jumlah Orang Dalam Pengawasan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) virus Corona.
Ia mengatakan, semestinya pihak yang harus diprioritaskan dalam tes Covid-19 ini adalah para petugas kesehatan dan keluarganya atau kalangan masyarakat kecil yang kesulitan mengakses layanan tersebut.
“Tentu kita kecewa dengan rencana tersebut. Secara substansi hari ini, petugas kesehatan dan keluarga atau masyarakat kecil yang kesulitan mengakses rapid test itu yang sebetulnya harus lebih diprioritaskan,” ujar Najih Prastiyo kepada MONITOR, Selasa (24/3).
Najih pun menyebut, selama ini DPR tidak pernah berpihak terhadap kepentingan rakyat terlebih dalam merancang beberapa Rancangan Undang-undang sebelumnya. Ia pun meminta para politisi Senayan tak lagi membebani rakyat luas ditengah situasi genting wabah Covid-19.
“DPR sudah cukup menjadi beban bagi masyarakat dengan RUU-RUU yang tidak melibatkan masyarakat luas dalam pembahasannya, jangan kemudian dengan adanya pandemi Covid-19 ini kemudian DPR mengorbankan rakyatnya lagi,” tegasnya.
Untuk itu, ia meminta agar kalangan wakil rakyat agar lebih memberikan kontribusinya saat wabah Covid-19 mengular, ketimbang menuntut fasilitas tes Corona bersama keluarganya. Misalnya, kata Najih, anggota DPR berlomba-lomba menyumbangkan gaji satu bulannya untuk penanganan Covid-19.
“Kita lihat dimana peran mereka ketika virus ini berkembang dengan cepat, belum dengar tuh anggota DPR menyampaikan gaji satu bulannya di sumbangkan untuk penanganan Covid-19, kok sekarang malah mau diprioritaskan untuk difasilitasi test gratis bersama keluarga,” pungkas Najih.
 dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) virus Corona.){kind=link}