BERITA

Dampak Kebijakan WFH, NasDem Minta Pemerintah Pikirkan Nasib Pekerja Lapangan

MONITOR, Jakarta – Kebijakan Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah yang dikeluarkan pemerintah pusat dan daerah sudah diikuti sejumlah perusahaan dan instansi di Ibu Kota. Kendati demikian, kebijakan ini rupanya belum menyentuh atau memikirkan para pekerja lapangan.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Fraksi NasDem Wibi Andrino. Ia mengatakan, Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk ikut memperhatikan nasib para pekerja lapangan yang berdampak dari kebijakan tersebut.

“Saya kira ketika kebijakan WFH dikeluarkan, pemerintah seharusnya sudah memikirkan bagaimana nasib para pekerja lapangan yang memang mengandalkan pendapatan sehari-harinya bersumber dari kerjaannya di lapangan,” ujar Wibi Andrin kepada wartawan di Jakarta, Jumat (20/3).

Menurutnya, kebijakan WFH mungkin bisa diterima dengan lapang dada bahkan sukacita oleh para pekerja kantoran yang memang pendapatannya sudah jelas, bahkan dijamin oleh negara. Berbalik dengan mereka yang mengandalkan penghasilan dari kerjanya di lapangan.

“Kebijakan WFH ini saya kira bakal sukses berjalan apabila pemerintah memang memperhatikan masyarakat kecil. Mereka itu kan mengandalkan pendapatannya dari lapangan. Kalau tidak ada, maka keluarga mereka mau makan apa?” tanya Wibi.

Untuk itu, dirinya mendesak pemerintah turut serta memperhatikan hal tersebut. Ia mengingatkan, jangan hanya memikirkan para pekerja kantoran saja.

“Jadi harus ada solusi konkrit untuk masyarakat yang terdapat kebijakan itu. Kalau tidak ada berarti pemerintah tidak serius untuk melindungi rakyatnya,” tegasnya.

Sebab, lanjut Wibi, kebutuhan hidup masyarakat juga harus diperhatikan. Kalau tidak, apa yang mau dikonsumsi oleh masyarakat.

“Jangan cuma fokus membatasi dong. Tapi juga fokus bagaimana agar tetap terpenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat,” tegasnya

“Memangnya mereka mau makan apa? Pemerintah harus membuat kebijakan juga untuk sembako murah. Itu yang sangat dibutuhkan buat para pekerja di lapangan yang penghasilannya berdampak karena kebijakan WFH ini,” tambahnya.

Recent Posts

100.000 Jemaah Hadiri Zikir dan Doa Kebangsaan di Monas, Wujud Syukur atas Kemerdekaan Indonesia

MONITOR, Jakarta - Suasana khidmat menyelimuti kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, pada Sabtu malam, 1…

4 jam yang lalu

Wamenaker Tekankan Penguatan Kompetensi dan Kemampuan Bahasa untuk Perluas Peluang Kerja

MONITOR, Yogyakarta — Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menekankan pentingnya penguatan kompetensi dan kemampuan…

23 jam yang lalu

AAWC 2026, Prof Rokhmin dorong Kerja Sama Asia-Pasifik Perkuat Ketahanan Air dan Adaptasi Perubahan Iklim

MONITOR, Vientiane, Laos – Anggota Komisi IV DPR RI sekaligus Menteri Kelautan dan Perikanan RI…

1 hari yang lalu

Tegas, Kemenhaj Ancam Cabut Izin Hingga Pidanakan Travel Nakal Penelantar Jemaah

MONITOR, Medan - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Republik Indonesia menegaskan komitmennya untuk melindungi para…

1 hari yang lalu

Kementerian UMKM Perluas Pasar Pengusaha Kopi Terdampak Bencana Lewat ICX Medan

MONITOR, Medan – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus memperkuat upaya pemulihan ekonomi…

2 hari yang lalu

Waka Komisi IX DPR Soal Putusan MK: MBG Harus Terus Berkelanjutan Demi Investasi SDM Unggul RI

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi…

2 hari yang lalu