BERITA

Ikuti Imbauan Pemerintah, PSI Minta Perusahaan Kurangi Jumlah Pegawai yang Ngantor

MONITOR, Jakarta – Pembatasan frekuensi transportasi massal MRT pada Senin, 16 Maret 2020 kemarin, rupanya tak disambut baik oleh pihak perusahaan. Pasalnya, masih banyak perusahaan yang memberlakukan sistem masuk kantor bagi para karyawannya.

Walhasil, antrian panjang penumpang transportasi massal MRT, sementara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membatasi frekuensinya demi mengantisipasi penyebaran virus Corona.

Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tsamara Amany Alatas mengingatkan, upaya penanganan Covid-19 adalah tanggungjawab bersama. Untuk itu, diperlukan kerjasama baik pemerintah, perusahaan dan masyarakat.

“Penanganan Covid-19 membutuhkan kerjasama pemerintah, perusahaan, dan masyarakat,” ujar Tsamara dalam keterangannya, Senin (16/3).

Untuk perusahaan yang masih mengabaikan instruksi pemerintah, Tsamara pun meminta agar mereka sebaiknya mengurangi jumlah karyawan yang bekerja di kantor, sebagaimana imbauan pemerintah.

“Pemerintah menerapkan kebijakan, perusahaan juga sebaiknya mulai mengurangi jumlah pegawai yang bekerja di kantor,” tandasnya.

Recent Posts

Pemanfaatan AI di Indonesia Masih Rendah

MONITOR, Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengingatkan pentingnya kesiapan tenaga kerja Indonesia dalam menghadapi percepatan…

5 jam yang lalu

Industri Arang Kelapa Pacu Produksi dan Efisiensi Energi

MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian terus memacu para pelaku industri nasional, termasuk sektor industri kecil dan…

5 jam yang lalu

Dorong Kebijakan Pro Nelayan, KNTI: Kita Pernah Berhasil di Era Rokhmin Dahuri

MONITOR, Jakarta - Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan mengingatkan bahwa berbagai…

7 jam yang lalu

Menaker Tegaskan Nyawa Pekerja Tak Boleh Jadi Taruhan, Balai K3 Diminta Lebih Proaktif Tekan Kecelakaan Kerja

MONITOR, Jakarta — Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan bahwa keselamatan pekerja tidak boleh dipertaruhkan dalam aktivitas kerja.…

8 jam yang lalu

Ketua Komisi XIII DPR: Kasus PRT Dipolisikan Anggota DPRD Overcriminalization, Potensi Langgar HAM

Ketua Komis XIII DPR RI, Willy Aditya menyoroti kasus Pekerja Rumah Tangga (PRT) bernama Refpin…

8 jam yang lalu

Soroti Isu Infrastruktur Sekolah, Puan: Layanan Pendidikan yang Merata Adalah Hak Dasar Anak

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti berbagai persoalan berkenaan dengan sarana dan…

8 jam yang lalu